Gubernur | 17.513 Pelanggaran APK di Sumut

bareskrimMEDAN | Gubernur Sumut (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho optimis penertibaan alat peraga kampanye (APK) di provinsi ini berjalan lancar dan kondusif dengan terbangunnya komunikasi positip antar stakeholder.

“Dengan komunikasi yang baik antara KPU, Bawaslu, Panwas, parpol, pemerintah daerah dan kepolisian, seluruh APK yang menyalahi ketentuan yakin bisa kita tertibkan tanpa ketersinggungan maupun kesalahpahaman,” kata Gubsu, Selasa (25/2/2014).

Berbicara dalam Rakor Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2014 yang difasilitasi Pemprovsu atas permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Bina Graha Pemprovsu di Medan, Gubsu berpesan penertiban harus sesuai ketentuan dan peraturan guna menghindari gesekan.

Pada Rakor ini terungkap pelanggaran APK terutama yang menyalahi zonasi kampanye di Sumut telah ditemukan sebanyak 17.513 pelanggaran, namun sebagian telah berhasil ditertibkan seperti sebagian di Kota Medan dan Tanjungbalai.

Pada rakor ini Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengakui selama ini terkesan saling lempar tangan antar lembaga terkait soal penertiban APK terutama berdalih tidak ada anggaran untuk itu. Padahal sampai 22 Februari lalu semua KPU kabupaten dan kota sudah menetapkan zona pemasangan APK.

Namun, Mulia maupun Ketua Bawaslu juga mengakui angka penyimpangan APK terutama pemasangan APK di luar zona kampanye masih sangat marak dan bertebaran di Sumut. Untuk itu semua pihak perlu membantu penertibannya sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

“Sesuai ketentuan dan peraturan kewenangan eksekusi penertiban berupa pencabutan atau pemindahan APK berada pada Pemda dan aparat keamanan. KPU telah berulang menyurati parpol agar menertibkan APK masing-masing, namun kurang direspon,” ujar Mulia.

Untuk itu, lanjutnya apabila telah direkomendasikan oleh Bawaslu atau Panwas kabupaten dan kotaa maka Bupati dan Walikota melalui Satpol PP maupun aparat keamanan hendaklah membantu penertibannya.

Gubsu juga meminta bupati dan walikota se Sumut membentuk Tim Pemantau Pemilu semacam Desk Pemilu dan mengumpulkan semua pihak terkait untuk berkomunikasi dengan baik dalam melakukan penertiban APK di wilayahnya masing-masing.

Gubsu mengingatkan lagi UU 15 Tahun 2011 Pasal 126 yang mengamanahkan kepada pemerintah dan pemdaa membantu dan memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan pemilu antara lain untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan setelah ada permintaan dari penyelenggara pemilu.

“Bahkan dalam keadaan tertentu dapat membantu pendanaan untuk kelancaraan penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu Pemkab dan Pemko segeralah berkomunikasi untuk membantu penertiban APK setelah ada permintaan dari KPU maupun Panwas setempat,” ujarnya. (UCUP/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *