HeadlineIndeksPolitik

Pemerintah Tak Punya ‘Political Will’ Selesaikan Sengketa Tanah

Warga antusias mendengar keterangan H Alamsyah Hamdani SH ketika reses di di Desa Nagakesiangan.
Warga antusias mendengar keterangan H Alamsyah Hamdani SH ketika reses di di Desa Nagakesiangan.

bareskrimTEBINGTINGGI | Komisi A DPRD Sumut, H Alamsyah Hamdani SH menegaskan, satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan kasus sengketa tanah di Desa Naga Kesiangan antara PTPN IV Pabatu dengan warga Kelompok Tani Bandar Rejo, adalah adanya Political Will dari Bupati dan Gubernur Sumatera Utara.

Sekalipun difasilitasi oleh Polres, segala bentuk mediasi, tidak dapat diselesaikan sesederhana itu. Keterkaitan ini sehubungan dengan urusan kementerian BUMN yang akan melegalkan seandainya mungkin HGU dibatalkan oleh BPN, harus juga dengan persetujuan menteri keuangan.

“Jadi, untuk membatalkan HGU bukanlah urusan manajer atau direksi melainkan kemauan pemerintah pusat yang harus diupayakan oleh gubernur. Atas keterangan ini warga yang tergabung dalam kelompok tani Bandar Rejo, semakin gelisah, karena perjuangan mereka selama ini dirasakan akan sia-sia, dan melalui Yono, salah seorang warga, mengatakan siap bertarung untuk menguasai lahan, sekali pun harus mati karena itu,” katanya ketika melakukan reses di Desa Nagakesiangan Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (5/3/2014).

Alamsyah menguraikan, jika perlawanan rakyat dilakukan melalui jalur hukum, maka tidak akan pernah dapat dimenangkan oleh warga. Gubernur Sumut saja, tidak mau berpihak pada rakyat ketika Mendagri membatalkan Rp 10 miliar anggaran yang disediakan untuk mengukur ulang tanah-tanah yang bersengketa dengan perkebunan pemerintah maupun swasta.

Padahal, anggaran itu telah mendapat persetujuan dari DPRD Sumut. Berbeda dengan Gubernur Jawa Timur, yang mau membela warganya agar tanah-tanah yang dikuasai oleh perkebunan dikembalikan kepada masyarakat.

Perlakuan Gubernur Jatim merupakan bukti bahwa HGU bisa dibatalkan dan masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya, dengan persetujuan BPN menerbitkan sertifikat hak milik, tanpa melalui jalur hukum.

Alamsyah mengingatkan pada masyarakat, agar jangan memilih pemimpin atau wakil yang tidak mau memikirkan kepentingan warga. Pemimpin itu harus bersedia mendengarkan suara warganya, janganlah setelah memimpin malah tidak mau melihat jeritan warganya.

Demikian juga warga Nagakesiangan diingatkan untuk memilih calon wakil rakyat yang mau bekerja, terjun ke masyarakat, membeberkan fakta-fakta konflik, mengajukan kepentingan rakyat ketika rapat dengar pendapat.

Alamsyah sendiri telah pernah mendampingi masyarakat Nagakesiangan dari Kelompok Tani Bandar Rejo untuk menggedor BPN agar lahan 254,33 ha dikembalikan kepada Warga dan HGU Nomor 40/HGU/BPN/2007 dibatalkan namun ketika itu pihaknya mendapat jawaban bahwa harus ada usulan dari Gubernur Sumut, dan hal itu tidak dapat terlaksana hingga saat ini.

Masyarakat lain yang juga yang menghadapi sengketa lahan dengan Brigestone di Sipispis juga hadir, demikian juga dari Persiakan-Bahilang yang bersengketa dengan Perkebunan Bahilang dan memohonkan kepada H Alamsyah agar bersedia memperjuangkan masyarakat agar tanahnya dikembalikan oleh perusahaan perkebunan tersebut. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button