HeadlineIndeksKriminalitas

Sengketa Lahan KP USU | Tekenan SK Kadishutbun Madina Dijadikan Bukti Izin Lokasi PT ALN

Majelis hakim PT TUN kembali menerima bukti-bukti fakta dari kuasa hukum penggugat dan tergugat.
Majelis hakim PT TUN kembali menerima bukti-bukti fakta dari kuasa hukum penggugat dan tergugat.

bareskrimMEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) kembali menggelar Sidang lanjutan sengketa lahan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) terkait gugatan Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara (ALN) yang dikeluarkan Pemkab Mandailing Natal (Madina), Selasa (11/3/2014).

Kali ini, kembali diagendakan penyerahan bukti fakta penggugat (KP USU) dan tergugat (Bupati Madina) serta tergugat intervensi (PT ALN). Masing-masing kuasa hukum, yakni Handarbeni Imam Arioso SH (dari Adnan Buyung Nasution & Partners) selaku kuasa hukum KP USU, Nifzul Refly SH (kuasa hukum Pemkab Madina) dan tergugat intervensi (PT ALN) yang diwakili Luhut P Siahaan SH MKn, hadir memenuhi panggilan pengadilan PT TUN.

Usai persidangan, kuasa hukum penggugat (KP USU), Handarbeni Imam Arioso SH, masih mempertanyakan izin lokasi surat asli yang dimiliki oleh PT ALN. Pasalnya, surat izin lokasi PT ALN aslinya tak pernah ada ditunjukkan dalam persidangan.

“Justru yang ada adalah surat keterangan dari Kadishutbun Madina, yang mengatakan bahwa Pemkab Madina pernah mengeluarkan izin lokasi untuk PT ALN, namun faktanya Izin Lokasi asli yang seharusnya dimiliki oleh Pemkab dan PT.ALN sama sekali tidak bisa diperlihatkan dalam persidangan. Ini menjadi tanda tanya buat kita, apakah memang begitu kebetulan kedua asli Surat Izin Lokasi hilang?” tanyanya.

Yang kedua, tadi Majelis Hakim telah mengetahui lokasi dengan betul dan jelas. Tergugat sendiri tidak membantah hal tersebut. Dan harapan Kuasa Hukum KP USU, majelis hakim sah melihat bahwa tanah tersebut sudah diperjuangkan oleh KP USU.

“Mengapa izin lokasi untuk PT ALN ini diterbitkan di atas tanah yang saat itu masih kita perjuangkan dalam gugatan KP USU terhadap Pemkab. Secara hukum harusnya hal itu tidak boleh, karena tidak memberikan kepastian hukum. Harusnya setiap gugatan mengenai sengketa tanah harus diputus dahulu siapa pemenangnya, baru dapat ditindak lanjuti apakah KP USU masih berhak atas tanah atau Pemkab dapat memberikan izin kepada pihak lain,” ujarnya.

Kemudian mengenai dokumen-dokumen yang diajukan oleh tergugat PT ALN dari Pemkab Madina, menurut Kuasa Hukum KP USU, itu semuanya fotocopy. Padahal, semua dokumen-dokumen yang diajukan itu, jika dilihat dari daftar buktinya, itu semuanya mengenai rapat teknis, rapat pengukuran dan lain-lain yang sifatnya adalah dokumen internal.

“Harusnya mereka punya yang aslinya, tapi tadinya yang ada fotocopy semua. Dan dalam hukum itu, pembuktian fotocopy itu harusnya tidak bisa dipertimbangkan. Nah, ini menjadi pandangan bagi kita. Waktu itu, dua pekan lalu, Tergugat Intervensi (PT ALN) mengajukan bukti yang seharusnya itu diajukan oleh Tergugat (Pemkab Madina). Yang menjadi tandatanya, kenapa bisa ada pada Tergugat Intervensi, padahal itu adalah dokumen internal Tergugat. Itu menjadi pertanyaan, ada apa ini? Ini menjadi tandatanya besar,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan, kuasa hukum penggugat (KP USU) menyerahkan 6 bukti fakta tambahan, sementara kuasa hukum tergugat (Pemkab Madina) sekira 4 bukti. Sedangkan kuasa hukum tergugat intervensi (PT ALN) hanya menyerahkan bukti tertunda berupa surat keterangan yang sempat ditunda penyerahannya kepada majelis hakim.

Bukti Surat Keterangan Kadishutbun Madina soal Izin Lokasi PT ALN.
Bukti Surat Keterangan Kadishutbun Madina soal Izin Lokasi PT ALN.

Ketua Majelis Hakim, Herman Baeha SH MH didampingi hakim anggota Liza Valianty SH dan Nasrifal SH MH serta Panitera Syamsir Yusfan SH MH, mengatakan, majelis hakim memberikan kesempatan satu kali lagi kepada masing-masing kuasa hukum untuk menyerahkan bukti-bukti fakta atas sengketa objek pekara.

“Kita sepakati satu kali lagi penyerahan bukti-bukti kepada majelis hakim. Setelah itu, masuk ke agenda kesimpulan guna dimusyawarahkan majelis hakim untuk diputuskan pekaranya sekira dua minggu lagi,” ujar majelis hakim.

Terkait rencana sidang lapangan, menurut majelis hakim berdasarkan bukti-bukti serta peta objek pekara yang telah disidangkan, menunjukan bahwa objek pekara sudah jelas, sehingga tidak diperlukan lagi sidang lapangan. “Bukti dan peta bidang objek pekara sudah jelas, sehingga tidak perlu dilakukan sidang lapangan’, ujarnya. Majelis hakim menunda sidang pekan depan (18 Maret 2014), dengan agenda penyerahan bukti dan kesimpulan.

Di lain pihak, kuasa hukum tergugat (Pemkab Madina), Nifzul Refly SH mengakui, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh surat izin lokasi milik PT ALN yang dikeluarkan Bupati Madina Non Aktif HM Hidayat. “Kita sudah mengeluarkan surat keterangan dari Dinas Kehutanan dan Pekebunan Madina soal izin lokasi PT ALN yang ditembuskan kepada Bupati Madina,” ujarnya.

Sementara, kuasa hukum tergugat intervensi (PT ALN), Luhut P Siahaan SH MKn menyebutkan, dalam surat keterangan yang ditandatangani Kadis Kehutanan dan Perkebunan Madina, Mara Ondak sudah jelas menyatakan sah kepemiliki izin lokasi PT ALN.

“Yang dituntut KP USU di PTUN dinilai salah. Tidak memiliki legal standing yang berkekuatan hukum. Sebab, kuasa hukum KP USU belum menunjukan pembuktian bukti-bukti administrasi izin lokasi PT ALN yang melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik sesuai UU PTUN,” ujarnya seraya optimis, PT ALN akan menang di persidangan ini.

Ketika disinggung apabila gugatan sengketa ini dimenangkan oleh KP USU, kuasa hukum PT ALN menyebutkan, kita akan melakukan banding sesuai UU PTUN. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button