Kaum Petani Tuntut Janji Gubernur Sumut

bareskrimMEDAN | Kaum tani yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut segera meninindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No S.123/MBU/D5/2013 dan melaksanakan janji gubernur dalam petisi petani pada 24 September 2012 lalu.

Hal itu dikatakan orator Sugianto ketika berorasi di depan kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kamis (13/3/2014). Ia menyerukan agar segera ‘distribusikan tanah pada rakyat’.

Dijelaskannya, kenapa Gatot Pujo Nugroho diam dan terkesan acuh terhadap konflik tanah yang terjadi di Sumut, jika memang Gubsu tidak berselingkuh dengan pemilik modal.

“Gatot harus bertanggungjawab atas konflik tanah yang terjadi di Sumut, kenapa Gatot diam? Jika memang tidak berselingkuh dengan pemilik modal, keluar dan jumpai kami rakyat yang tertindas ini,” tantangnya.

Kenapa Gubsu bertanggungjawab, lanjutnya, karena beliau (Gatot) sewaktu menjabat sebagai Pelansana Tugas Gubernur (Plt) pernah berjanji akan menyelesaikan kasus sengketa tanah yang ada di Sumut.

KTM meminta kepada KPK, Kejaksaan Tinggi, DPRD SU, dan Poldasu agar tidak ikut-ikutan diam dalam penyelesaian kasus tanah ini. Jika aparatur negara juga ikut diam maka patut dicurigai ikut menikmati uang dari pemilik modal sebagai pengembang.

“Kami minta kepada aparatur negara KPK, Kajati, DPRD SU dan aparat kepolisian agar tidak diam, jika aparatur negara diam maka patut kami duga menikmati uang dari pemilik modal,” tegasnya.

Jadi, lanjutnya, sebagai orang Nomor satu di sumut yang pilih oleh masyarakat Sumut, Gatot diminta menepati janjinya sewaktu kampanye Pilgub lalu.

“Gatot yang dahulu berani duduk dibecak dan membawa becak agar masyarakat tau kalau dia pro rakyat, tapi ketika duduk menjadi Gubsu, tidak peduli kepada rakyat. Mana janjinya sewaktu kampanye?” keluhnya.

Ditambahkan salah satu pendemo Tampubolon, KTM harus siap melawan pemerintahan yang tidak pro rakyat, karena permasalahan tanah sampai saat ini tidak tuntas. Gatot sewaktu Plt, pernah mebuat SK Inventarisasi tanah, yang dalam butirnya menjelaskan agar kelompok tani membuat invertarisasi agar masalah kelompok tani dapat diselesaikan, tapi sudah 2 tahun berjalan SK Gatot adalah SK pembohongan dan pura-pura baik.

“Gatot harus dituntut atas janji-janjinya. Dan Kita (KTM) akan siap melawan pemerintahan yang tidak Pro terhadap rakyat,” tegasnya.

Perwakilan tani yang dijumpai oleh asisten IV Bidang Administrasi dan Aset Hasban Ritonga dan staf ahli bid. Aset dan pertanahan Robetson didapingi kabag pertanahan parlin di gedung lama kantor gubsu, membuahkan ‘Perang Urat Saraf’ karena saling serang argument antara pihak pemprovsu dengan perwakilan tani.

Hasban mengatakan, Pemprovsu tidak diam atas tuntutan rakyat, kami sudah lakukan tindakan. “Kita tidak diam atas kasus ini, kita peduli terhadap masalah masyarakat,” ucapnya.

Kabag Pertanahan Biro Pemerintahan Provsu Parlin mengatakan, bukti Pemprovsu tidak diam atas kasus tanah yang terjadi di Sumut ialah, sejak tahun 2002 sampai 2012 kita sudah menyampaikan surat kepada Meneg BUMN.

“Pemprovsukan sudah melakukan tindakan dengan mengirimkan surat ke Meneg BUMN, jadi itu bentuk rasa kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat, tapi hingga saat ini Meneg BUMN belum ada mengambil tindakan resmi atas kasus tanah ini,” ucapnya.

Ditambahkan Parlin, mengenai Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN No. S.123/MBU/D5/2013 itu bukan Keputusan, akan tetapi hanya surat yang dilayangkan untuk PTPN 2. “Itu Bukan SK Meneg BUMN, Tapi itu surat yang disampaikan kepada PTPN 2,” tandasnya.

Saat ditanya wartawan kepada Pimpinan Aksi KTM Saipar Bahri mengatakan hasil pertemuan dengam perwakilan pemerintah ini tidak ada putusan yang signifikan, pertemuan itu terkesan mengambang dan tidak ada titik terang untuk dijadikan pegangan kaum tani.

“Pertemuan ini tidak mebuahkan hasil apapun, ini pertemuan mengambang dan tidak memiliki titik terang, hanya pertemuan perang urat saraf saja,” tukasnya.

Saat ditanya wartawan tentang harapan petani terhadap Gubsu, Saipar mengatakan, petani sangat mengharapkan kepada Gubernur Sumut selaku pemegang amanah rakyat akan bisa melindungi masyarakat ada preman-preman yang dibayar oleh pemilik modal.

“Banyak kasus premanisme yang terjadi di lapangan, Gubsu harus bisa mengambil tindakan untuk melindungi masyarakatnya,” tandasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *