HeadlineIndeksRegulasi

RPH Medan Ngutang Iuran Jamsostek

bareskrimMEDAN | Beralasan minim keuangan, Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Medan tak mampu memberikan fasilitas jaminan sosial tenaga (Jamsostek) kerja kepada karyawan.

Hal itu dikatakan Dirut PD RPH Kota Medan, Drs.Putrama Alkhairi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Medan, Senin (24/3/2014), Jalan Kapten Maulana Lubis.

Putrama yang menjabat Dirut PD RPH Medan sejak 6 Januari 2012 mengaku, saat ini masih memiliki hutang iuran kepada pihak Jamsostek sebesar Rp400 juta.

“Ini juga menjadi masalah. Karena jika sekarang kita mengurus Jamsostek, kita harus terlebih dulu membayar hutang Rp400 juta itu. Perhitungan itu tahun 2012. Kalau sekarang saya pikir bisa sampai Rp500 juta lebih. Bagaimana bisa kita membayarnya dengan kondisi keuangan saat ini,” ungkap Putrama.

Dikatakan mantan anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN ini, saat ini keuangan RPH sangat memprihatinkan. Bahkan untuk membayar gaji pegawai saja mereka harus memutar otak, akibat minimnya pendapatan dari pemotongan hewan setiap bulannya.

Begitupun, lanjut Putrama, pihaknya tetap bertanggungjawab terkait kesehatan pegawai RPH. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan sistem rembes. Perusahaan membayar kepada karyawan sesuai dengan bukti pembayaran yang dilakukan karyawan di rumah sakit.

Dijelaskannya, proses pembiayaan untuk gaji dan operasional di RPH Medan hanya dari pemotongan hewan. Sedangkan pemotongan hewan setiap harinya, kata Putrama, berkisar 15 ekor.

Oleh karenanya, ia sangat berharap ke depannya ada satu ketentuan yang mengharuskan pemotongan hewan dilakukan di RPH. Hal ini dapat dilakukan dengan mensentralkan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong di RPH.

“Kalau sekarang kita tidak bisa memaksa orang untuk memotong hewan di RPH. Paling kita meningkatkan infrastruktur agar orang tertarik memotong di RPH. Makanya perlu ada ketentuan itu. Fungsi RPH itukan untuk memastikan daging yang beredar di masyarakat berlabel halal dan bebas dari penyakit. Ketentuan itu harus dilakukan Pemko Medan. Karena kalau tidak, sulit bagi RPH Medan untuk bisa mendapat pendapatan lebih,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Juliandi Siregar mengkritisi kinerja yang dilakukan RPH Medan. Secara tegas, ia mengatakan, agar Walikota Medan mengevaluasi kinerja direksi di RPH Medan.

Bahkan, sejak lama Fraksi PKS telah mengusulkan di setiap paripurna agar Perusahaan Daerah (PD) di Pemko Medan, disatukan.

“Sejak lama sudah kita minta agar PD ini dileburkan saja. Karena kita melihat memang tidak jelas kinerjanya. PAD-nya tidak jelas. Kalaupun memang harus dipertahankan, saya pikir direksinya harus dievaluasi dan ditempatkan orang yang benar-benar profesional,” tegasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button