HeadlineIndeksKriminalitas

Putusan Hakim PT TUN | Pemkab Madina Diminta Cabut Izin Lokasi PT ALN

bareskrimMEDAN | Majelis Hakim Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memerintahkan Bupati (Pemkab Madina) untuk mencabut sekaligus membatalkan surat Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara (ALN).

Putusan itu terungkap dalam sidang gugatan sengketa lahan Koperasi Pengembangan (USU) selaku penggugat, atas penerbitan surat Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara (ALN) oleh Pemkab Madina dalam hal ini Bupati Non Aktif HM Hidayat Batubara, yang diketuai Majelis Hakim Herman Baeha SH MH didampingi hakim anggota Liza Valianty SH dan Nasrifal SH MH serta Panitera Syamsir Yusfan SH MH, Selasa (8/4/2014).

Dalam sidang terbuka agenda putusan gugatan sengketa KP USU ini dihadiri kuasa hukum penggugat M Sadly Hasibuan SH dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm dan kuasa hukum tergugat (Pemkab Madina), Nifzul Refly SH. Sedangkan, kuasa hukum tergugat intervensi (PT ALN) Luhut P Siahaan SH MKn tidak hadir.

Secara bergantian Majelis Hakim PT TUN membacakan amar putusan gugatan KP USU bernomor 106/G/2013/PTUN-MDN, yang memutuskan bahwa mengabulkan sebagian gugatan KP USU atas objek sengketa (Izin Lokasi) PT Agro Lintas Nusantara (ALN) yang diterbitkan Pemkab Madina (Bupati).

“Berdasarkan pemeriksaan atas objek perkara yang diterima PT TUN, majelis hakim sepakat bahwa SK Bupati Madina nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT ALN dibatalkan dan meminta Bupati Madina mencabut surat keputusan tersebut,” ujar Herman Baeha SH MH.

Sementara, gugatan tergugat (Bupati / Pemkab Madina) dan tergugat intervensi (PT Agro Lintas Nusantara / ALN) atas asumsi-asumsi ketidakadaan legal standing serta gugatan penggugat (KP USU) kabur, majelis hakim menolaknya, karena berdasarkan objek perkara itu melanggar UU TUN.

Selain memutuskan mencabut sekaligus membatalkan surat Izin Lokasi PT Agro Lintas Nusantara (ALN) yang dikeluarkan Pemkab Madina (Bupati), majelis hakim juga menghukum tergugat (Pemkab Madina) dan tergugat intervensi (PT ALN) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 452.000.

Majelis Hakim menyampaikan, bila putusan ini tidak diterima oleh tergugat (Pemkab Madina) dan tergugat intervensi (ALN), maka dapat dilakukan banding perkara. “Banding diberi paling lama 14 hari setelah putusan ini,” ucap Ketua Majelis Hakim.

Sementara itu, M Sadly Hasibuan SH selaku kuasa hukum KP USU dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm saat diwawancarai wartawan mengakui puas atas putusan yang diambil majelis hakim PT TUN.

“Dalam putusan sidang itu, majelis hakim menilai pihak tergugat dan tergugat intervensi memiliki arogansi yang tidak mematuhi putusan hakim dalam penundaan objek sengketa sebelumnya,” ucapnya.

Di lain pihak, kuasa hukum Pemkab Madina (Bupati), Nifzul Refly SH masih pikir-pikir untuk melakukan banding. “Kita masih akan koordinasi ke Pemkab Madina atas putusan ini,” ujarnya kepada wartawan.

Sama halnya juga ketika putusan hakim PT TUN yang menerima gugatan KP USU dan memutuskan pencabutan izin lokasi ALN, Plt Bupati Madina, Dahlan Hasan yang dikonfirmasi wartawan via seluler mengucapkan, pihaknya belum menerima salinan putusan dan akan berkoordinasi dengan kuasa hukum dulu.

Kuasa hukum tergugat intervensi (PT ALN), Luhut P Siahaan SH MKn yang ditanya atas putusan itu melalui SMS, membalas, ‘Kita pasti banding’. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button