Penaikan Tarif Listrik Harus Dicegah

Catatan: Farid Wajdi SH MHum

Pemerintah berwacana untuk menghadapi anggaran subsidi yang terus meningkat, dengan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk 5 golongan non perusahaan public.

Direktur LAPK, Farid Wajdi SH MHum.
Direktur LAPK, Farid Wajdi SH MHum.

Kelima golongan tersebut antara lain: Pertama, golongan industri I-3 untuk perusahaan non terbuka. Kedua, kenaikan tarif listrik rumah tangga R1 dengan daya 3.500-5.500 VA dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,7% tiap 2 bulan.

Ketiga adalah sektor rumah tangga R1 dengan daya 2.200 VA, rata-rta kenaikan sebesar 10,43%. Keempat adalah di sektor pemerintahan (P-2) di atas 200 KVA dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,36% setiap 2 bulan. Kelima adalah penerangan jalan umum (P3) dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,69%

Kenaikan tarif listrik bakal mengganggu iklim investasi. Daya saing menurun, karena ongkos yang dikeluarkan membengkak. Konon lagi ekses penaikan tarif listrik juga menyumbang besaran inflasi. Karena itu upaya penaikan tarif listrik harus dicegah.

Bagi kalangan pengusaha, kenaikan ongkos produksi itu justru menguntungkan importir yang tidak mengalami kenaikan harga di negara asal. Produk impor dipastikan akan lebih membanjiri pasar dalam negeri. Sikap mencegah itu mesti ada inisiatifnya dari kalangan DPR. Bagaimana pun penentuan kenaikan atau tidak, mandatnya ada ditangan DPR.

Pencegahan penaikan listrik diperlukan, selain untuk kepentingan investasi dan menahan laju inflasi adalah perlunya membenahi PLN supaya melakukan efisiensi besar-besaran, menutup kebocoran. Dengan demikian, subsidi yang diberikan semakin berkurang. Di sisi lain, PLN harus meningkatkan pelayanan terlebih dahulu baru menaikkan tarif.

Tanpa ada dievaluasi kinerja PLN untuk membenahi, maka pelayanan tidak kunjung membaik. Bahkan cenderung terus memburuk. Tarif listrik harusnya dapat mengelakkan pemadaman listrik (byarpet) dimasyarakat.

Begitupun, faktanya perbaikan pelayanan yang sangat diharapkan justru sebaliknya. Pasca-TTL dinaikkan, pelayanan PLN cuma isapan jempol belaka. Pelayanan terus digerogoti dengan pemadaman bergilir. Ironisnya, pemadaman bergilir sudah seperti arisan. Arisan dari Sumatera ke Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa-Bali. Begitulah seterusnya menjalar ke setiap daerah.

Belum lagi, ternyata penaikan tarif listrik sebelumnya PLN tidak bisa menambah investasi pembangkit hingga transmisi. Seterusnya dari aspek konsumen, penaikan itu otomatis harga barang juga akan naik karena listrik adalah sumber vital bagi usaha produksi yang berdampak di masyarakat. Dari segi kemampuan memasok, PLN belum mampu memberi pelayanan yang sehat.

Mestinya kenaikan tarif listrik dapat digunakan meningkatkan efisiensi subsidi listrik.
Jadi, momentumnya adalah untuk perbaikan dan perluasan sistem pembangkitan. Bukankah, pengurangan subsidi listrik dialihkan untuk mengembangkan pembangkit yang dimiliki PT PLN.

Bagaimana komitmen pemerintah dalam pengembangan pembangkit PLN? Apakah telah dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki listrik?

Skema pengembangan pembangkitan itu mestinya dalam rangka untuk melakukan renovasi atau berupaya meremajakan pembangkitan. Khususnya mesin pembangkitan, semi rongsokan atau usang. Dengan begitu ancaman krisis listrik dapat diminimalkan. Lalu, pemadaman bergilir dapat ditiadakan. (Direktur Lembaga Advokasi & Perlindungan Konsumen / LAPK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *