Sumut Bertekad Wujudkan Pilpres Aman dan Damai

MEDAN | Pemilu Presiden 9 Juli yang tinggal hitungan pekan disikapi seluruh elemen di Sumatera Utara. Lewat Dialog Kebangsaan bertajuk “Menuju Pilpres Yang Bermartabat, Netralitas TNI/Polri dan hindari Kampanye Hitam” tokoh dan masyarakat Sumatera Utara bertekad mewujudkan Pemilu Presiden yang aman dan damai.

APEL-GABUNGANbareskrimDialog yang berlangsung di Balai Prajurit Makodam I/BB, Jl Gatot Subroto, Medan, Selasa (17/6/2014), menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut sebagai pembicara. Mereka antara lain Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE M , Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan, Kejati Sumut Muhammad Yusni SH MH, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dan Komisioner KPU Sumut.

Hadir Juga dalam dialog tersebut, Danlantamal I Belawan, mewakili Pangkosek Hanudnas III Medan mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Tim sukses dari kedua Pasangan Calon Presiden dan calon wakil Presiden RI, tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST Msi dalam sambutannya mengharapkan dengan dialog ini dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak bahwa kepentingan bangsa adalah diatas segala-galanya.

Lewat dialog harus dibangun semangat memperkokoh persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi sumber dari segala sumber azas penyelenggaran kehidupan berbangsa adan bernegara.

“Saya mengajak melalui dialog ini kita timbulkan semangat untuk berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan perjalanan bangsa termasuk pilpres yang akan dilaksanakan tanggal 9 juli 2014. Karena itu doronglah masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, ajak berbondong bondong datang ke TPS tangal 9 juli 2014 dan tetap memelihara suasana yang harmoni dan beradab,” ajak Gubsu.

Tahun 2014, lanjut Gubsu, adalah tahun politik dan pada tahun ini diselengarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Patutlah kita bersyukur pemilu legislatif tahun 2014 telah berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat mencapai 68,03 persen.

Naik bila dibandingkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang hanya 48 persen. “Untuk itu saya atas nama pemerintah provinsi sumut dan Masyarakat Sumut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para tokoh masyarakat yang telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif yang berjalan aman dan tertib,” katanya.

Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sukses mengawal pesta demokrasi pemilu legislatif hingga berjalan aman dan damai. Apresiasi serupa diberikan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu hingga jajaran di kecamatan desa dan KPPS.

Dalam dialog kebangsaan ini seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara bertekad mewujudkan Pilpres yang aman dan damai. Pemungutan suara Pilpres yang tinggal 22 hari lagi, saat ini telah memasuki tahapan kampanye yang diikuti dua pasangan calon.

Seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kegiatan ini berharap semua pihak bersama-sama mendukung pemilu yang bermartabat dan tidak terjebak kampanye hitam.

“Siapapun Presiden dan Wakil presiden yang dipilih oleh rakyat berarti itulah kehendak rakyat. Dan harus kita hormati bersama. Dalam rangka itulah seluruh tim sukses dan masyarakat diharapkan memelihara dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Hindari kampanye hitam, saling membuka aib. Karena itu sesunguhnya sangat dilarang oleh agama dan kepribadian bangsa kita,” kata Pangdam I/Bukitbarisan Mayjen TNI Istu Hari.

Terkait netralitas TNI/Polri dan PNS, telah jelas dinyatakan bahwa TNI/Polri dan PNS dilarang untuk mengikuti politik praktis. Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengatur dan melarang atau mengharamkan personel TNI ikut berpolitik praktis.

Alasan yang melarang TNI berpolitik adalah bahwa TNI abdi negara namun sebaiknya sikap TNI dalam pemilu damai ini adalah ikut membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban jalannya pemilu.

Hal serupa juga berlaku untuk aparat kepolisian. Dimana Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI pada pasal 28 menyebutkan bahwa kepolisian wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 2 pasal 28 bahwa angota kepolisian tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *