Sistem PPDB Ancam Sekolah Swasta

MEDAN | Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri di Medan mengancam keberadaan sekolah swasta. Pasalnya banyak sekolah negeri siswa baru melebihi kuota ruang kelas.

KEPALA BARESKRIM“Hal ini jelas dinilai bisa merusak kelangsungan sekolah swasta dan masa depan guru,” kata Badan Musyawarah Kepala Sekolah Swasta (BMKSS) Sumatera Utara Suparno saat audiensi ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Kantor Ombudsman Jalan Majapahit Medan.

Ketua BMKSS Suparno mengatakan, sistem PPDB yang melebihi kuota hingga 100 persen tersebut mengakibatkan jumlah siswa di sekolah swasta berkurang hingga 30 persen. Jika sekolah swasta biasanya menerima siswa baru sebanyak 8 kelas, kini berkurang menjadi 5 kelas.

“Akibat tindakan sekolah negeri yang menerima murid tanpa kendali, dampaknya sekolah swasta kesulitan mendapatkan siswa baru, bahkan mengalami penurunan hingga 30 persen,” kata Suparno didampingi pengurus BMKSS, M Nur Pane dan Edward Sitorus.

Dikatakan Suparno, BMKSS sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas Pendidikan Medan, bahkan juga kepada DPRD Sumut dan DPRD Medan, namun sampai saat ini tidak ada tindakan.

“Kita sudah sampaikan masalah ini ke dinas pendidikan dan juga DPRD, tapi tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran itu.
Harusnya sekolah konsisten dengan jumlah kuota yang ditetapkan sehingga siswa bisa terbagi ke sekolah swasta,” ungkapnya. Dia khawatir, jika masalah ini terus dibiarkan, sekolah swasta terancam tutup dan akibatnya guru banyak menganggur.

Menurut Suparno, terjadinya pelanggaran dalam PPDB di sekolah-sekolah favorit dikarenakan pihak sekolah tergiur dengan uang masuk mulai dari Rp5 juta sampai 20 juta.

Selain melaporkan dampak buruk PPDB ke sekolah swasta, BMKSS juga melaporkan kepada Ombudsman terkait biaya pembuatan Surat izin Operasional Sekolah yang diperbarui setiap 5 tahun sekali, dinilai terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kondisi sekolah swasta, yakni mencapai Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta.

Menurut Suparno, biaya ini sejatinya tidak resmi karena tidak ada komitmen antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, akan menyampaikan hal ini kepada Walikota Medan karena PPDB di Kota Medan telah memberi dampak buruk dan mengancam terbunuhnya sekolah swasta.

“Temuan dan investigasi yang kita lakukan selama ini, serta masukan dari BMKSS ini akan kita sampaikan kepada Walikota Medan. Kita akan gambarkan potret sekolah swasta di Medan yang terancam tutup dan gurunya juga terancam pengangguran. Karena semakin kecil jumlah siswa yang masuk, maka semakin kecil kesejahteraan yang diterima guru. Karena gaji guru berdasarkan jumlah murid,” ujar Abyadi.

Oleh karena itu, kata Abyadi, Ombudsman minta perhatian serius walikota Medan terhadap hal ini, karena implikasinya sangat luas. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *