BKKBN Akui Tapsel Belum Terjangkau Pelayanan KKB

MEDAN | Masih banyak warga di Sumatera Utara (Sumut) yang belum terjangkau program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

logo_bkkbnKEPALA BARESKRIMBerdasarkan survei pemantauan pasangan usia subur (PUS) di Sumut tahun 2013 hingga akhir 2014 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kabupaten/kota yang belum terjangkau program KKB paling terlihat di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), dengan nilai 35,7% dari total warga. Nilai ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 10,8% juga rata-rata Sumut 14,3%.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, drg Widwiono MKes, dari data yang diperoleh, ada tujuh kabupaten/kota yang angka Unmet Need atau belum terjangkau KB dibawah nasional, yaitu Serdang Bedagai sebesar 10,4%, Labuhan Batu Selatan sebesar 10,3%, Labuhan Batu sebesar 9,6%, Labuhan Batu Utara sebesar 7,6%, Deli Serdang sebesar 6,1%, Binjai sebesar 5,9% dan paling rendah Tapanuli Utara sebesar 5,2%.

Widwiono mengungkapkan, daerah Tapanuli Selatan memang cakupan ber-KB cukup rendah. Untuk itu, melalui grand desain pembangunan kependudukan yang ditetapkan Gubernur Sumut melalui peraturan Gubernur No 32 tahun 2014, diharapkan setiap kabupaten/kota, khususnya Tapanuli Selatan, dapat meningkatkan pencapaian program KB.

“Dalam Pergub ini, setiap kabupaten/kota diminta melakukan perkiraan pembangunan berbasis kependudukan. Artinya dengan data berbasis jumlah penduduk, diharapkan masing-masing kabupaten/kota sudah memprediksi dan merencanakan pembangunan-pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan,” ujarnya usai Advokasi dan Sosialisasi Pergub Sumut No 32 Tahun 2014 tentang Grand Desaign Pembangunan Kependudukan Sumut kepada perwakilan setiap kabupaten/kota, (1/12/2014).

Dalam pergub ini, sudah menganalisis dan meperkirakan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2035. Dengan tahapan-tahapan dan strategi ini, sambungnya, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat membuat pembangunan yang sesuai untuk masyarakat.

Sementara itu, Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Pusat, dr Abidinsyah Siregar menyambut baik dibuatnya Pergub No 32 tahun 2014. Dengan pembuatan grand desain ini, pemerintah Provinsi Sumut memperlihatkan komitmen yang luar biasa dalam pembangunan kependudukan.

“Karena baru beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki grand desain, diantaranya Jakarta, Kalimantan Timur, Bali serta Riau. Dan semua provinsi yang memiliki grand desain, kini memiliki power (kekuatan) dalam pembangunan ekonominya,” ucap dia.

Abidinsyah mengharapkan, kehadiran grand desain ini menjadi momentum bagi Sumut untuk mengembangkan desain pembangunan yang lebih baik. Grand desain ini, harus direspon oleh bupati/ wali kota. Diantaranya dengan memanfaatkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Sensus atau data yang ada di BKKBN untuk memastikan seberapa berat problem kependudukannya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *