Dana BOS 2015 Ditingkatkan

MEDAN | Sebagai upaya memberantas siswa putus sekolah, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun anggaran 2015 akan meningkatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BOS-AWASIKEPALA BARESKRIM“Dana BOS untuk siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat dari Rp 580.000 menjadi Rp 800.000 tiap peserta didik/tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dari Rp 710.000 menjadi Rp 1.000.000/peserta didik/tahun,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Drs Masri di Kantor Jalan T Cik Ditiro Medan, kemarin.

Didampingi Ketua Tim Managemen BOS Sumut Dra Erni Mulatsih MPd ditambahkan Masri peningkatan dana BOS tersebut diharapkan agar disalurkan secara transparan guna meringankan beban masyarakat terhadap pelayanan pendidikan sebagai program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun yang bermutu sekaligus bisa berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Tujuan penyaluran dana BOS itu, ucapnya untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SD-SMP terhadap biaya operasi sekolah.

“Dengan dana itu diharapkan juga membebaskan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta,” katanya.

Ketua Tim Managemen BOS Sumut Dra Erni Mulatsih MPd menjelaskan, penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semeter dengan ketentuan unit wilayah terpencil adalah kecamatan.

Untuk mengantisipasi terjadinya pe­ngembalian (return) terhadap pe­nyaluran dana BOS, Disdiksu menggunakan transfer BOS dengan sistem online dari Bank Sumut selaku penyalur utama kepada rekening penerima sekolah di 33 kabupaten/kota.

Pada sistem online terpadu dengan Bank Sumut sebagai bank tunggal diharapkan dapat mengatasi persoalan keterlambatan penyaluran dana BOS sekaligus untuk mengantisipasi return dari rekening sekolah penerima dana BOS.

Disebutkan Erni, bagi sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui perse­tujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut.

“Semua sekolah SD dan SMP sederajat dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik. Kepada penerima dana BOS harus pula mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan lain sebagainya,” tegas Erni. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *