Dewan Minta Evaluasi Kinerja BPS Medan

MEDAN | Hasil pendataan warga miskin atau prasejahtera yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan sangat mengecewakan masyarakat. Sebab, akibat ketidakakurasian data tersebut, banyak warga yang seharusnya layak menerima bantuan subsidi pemerintah, tapi tidak menerima.

KEPALA BARESKRIM“Sebab, warga yang seharusnya menerima, tidak terdata. Sementara yang tak layak, justru terdata menerima,” tegas Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Medan, Landen Marbun, Selasa (6/1/2014), menyikapi belum tepat sasarannya penerima bantuan masyarakat, khususnya di kawasan Medan Utara.

Alhasil, ujar anggota DPRD Medan empat periode tersebut, bantuan pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan tersebut, seperti BOS, beras miskin (raskin), Jamkesmas, Medan Sehat dan lainnya, menjadi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, menurut Landen, sangat layak pemerintah mengevaluasi kinerja BPS Kota Medan, sehingga ke depannya tidak lagi terjadi pendataan yang kurang akurat. “Artinya, data warga miskin tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan,” katanya.

Menurut Landen, pihak BPS jangan hanya menerima data kelurahan atau kepala lingkungan, dan langsung memuntakhirkannya. Namun seharusnya petugas BPS juga melakukan cek lapangan, dan menyesuaikan data tersebut. Petugas BPS jangan hanya kejar jumlah pendataannya (terkait dengan honor), tapi juga harus memastikan akurasi data yang mereka himpun.

“Misalnya data di kelurahan, si Polan yang tergolong miskin. Maka petugas BPS harus cek ke lapangan. Datangi rumah bersangkutan. Karena kondisi rumah seseorang kan bisa mencerminkan tingkat ekonominya. Bahkan kalau perlu konfirmasi dengan tetangga mereka,” ujar Landen.

Selanjutnya, apabila telah dilakukan pendataan secara akurat, setiap rumah warga miskin itu kalau perlu dipasangi stiker pertanda mereka penerima bantuan subsidi pemerintah. “Hal ini kan bentuk transparansi, dimana masyarakat secara umum tahu siapa-siapa saja yang menerima bantuan di lingkungannya,” tegas Landen.

Kemudian, imbuh Landen, dengan adanya tranparansi ini, tentunya dapat mengikis asumsi-asumsi negatif di tengah masyarakat terkait dugaan adanya ‘permainan’ dalam mendata dan menentukan warga miskin penerima bantuan. Demikian juga dengan asumsi petugas BPS yang hanya bisanya “copy paste” data di kelurahan.

“Apalagi pemikiran tidak tertutup kemungkinan oknum kepling yang ‘mengkondisikan’ datanya, sehingga yang menerima bantuan itu orang-orang tertentu (bukan warga miskin), yang notabene-nya orang dekat kepling. Sementara warga yang betul-betul miskin, tak menerima,” tandas Landen.

Dia berharap, pemerintah memverifikasi kembali data warga miskin penerima bantuan subsidi, terkhusus kepada BPS agar benar-benar mendata secara valid, dan bukan asal data saja. “Karena soal bantuan ini sangat rentan menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama karena ketidaktepatan sasarannya. Jangan sampai warga mampu menerima, dan yang miskin gigii jari,” pungkasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *