Polemik UMK Deliserdang| Pekerja yang Dirugikan

MEDAN | Usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deliserdang tahun 2015 sebesar Rp 2.045.000 yang direkomendasikan Bupati Deliserdang dikembalikan oleh Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Provinsi Sumatera Utara.

apindoKEPALA BARESKRIMDikembalikan usulan rekomendasi UMK Deliserdang tahun 2015 tersebut dinilai tidak sesuai dengan usulan UMK Deliserdang yang disepakati oleh Depeda Deliserdang yang didalamnya tergabung unsur Pemerintah, Apindo dan Serikat Pekerja sebesar Rp 2.005.000.

Perbedaan usulan UMK Deliserdang yang dihasilkan Dewan Pakar Anggota Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Deliserdang sebesar Rp 2.045.000 dan Depeda Provinsi Deliserdang sebesar Rp 2.005.000, menuai polemik. Di mana pekerja di Kabupaten Deliserdang yang dirugikan karena terancam tak ‘menikmati’ UMK 2015 yang telah disepakati oleh Depeda Deliserdang.

Menurut Wakil Ketua Depeda Provinsi Sumut, Ng Pin Pin, penaikan UMK Kabupaten Deliserdang tahun 2015 sebesar Rp 2.045.000 telah menciptakan polemik, di mana dasar menaikan UMK diatas KHL yang telah disepakati ketika Depeda Deliserdang melakukan survei dalam penetapan UMK tahun 2015.

“Yang ditetapkan Disnakertrans Deliserdang telah melanggar kesepakatan usulan unsur Apindo, SB/SP (Serikat Buruh/Serikat Pekerja) dan Pemerintah di Deliserdang. Kami Depeda Provinsi Sumut ditugaskan oleh Gubernur untuk memberikan rekomendasi usulan UMK,” ujar Ng Pin Pin yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Senin (5/1/2015).

Sementara Nelson Manalu perwakilan dari Serikat Pekerja yang ikut bergabung di Depeda Sumut, menyebutkan, yang dipersoalkan ini bukan masalah nilainya, akan tetapi prosedur yang telah dilanggar oleh Disnakertrans Deliserdang yang menaikan UMK Deliserdang tahun 2015 sebesar Rp 2.045.000. “Hal itu tertuang dalam dalam Inpres No 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dan Permen Nakertrans No 7 tahun 2013 tentang Upah Minumum, di mana Gubernur dalam menetapkan UMP dan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota,” ujarnya.

Johan Brien perwakilan Apindo dari Depeda Sumut menambahkan, dalam Inpres No 7 tahun 2013 dan Permen Nakertrans 7/2013, sudah jelas disebutkan peran Dewan Pengupahan Provinsi merekomendasi UMP/UMK untuk disampaikan kepada Gubernur.

Johan Brien yang juga Wakil Ketua Apindo Sumut menilai, SKPD yang menjabat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdang beserta Depeda Deliserdang tidak memahami peraturan yang telah ada. “Penetapan usulan UMK Deliserdang tahun 2015 sebesar Rp 2.045.000, hanya sepihak. Tidak mengindahkan usulan rekomendasi Depeda Sumut atas UMK Deliserdang yang telah disepakati Rp 2.005.000. Yang patut dipertanyakan, apakah Depeda Deliserdang dan Kadisnakertrans Deliserdang paham dengan peraturan,” cetusnya.

Masdalena Lubis SH sebagai pengurus Depeda Deliserdang yang hadir dalam pertemuan membahas UMK Deliserdang tahun 2015 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumut, mengakui usulan Depeda Provinsi Sumut atas UMK Deliserdang sebesar Rp 2.005.000.

“Yang disepakati unsur Apindo, SB/SP dan pemerintah untuk UMK Deliserdang tahun 2015 sebesar Rp 2.005.000. Dan telah ditandatangani ketiga unsur tersebut. Akan tetapi, saya heran mengapa yang direkomendasikan kepada Bupati Deliserdang atas UMK tahun 2015 Rp 2.045.000,” kata Masdalena.

Menurutnya, ini merugikan pekerja/buruh. Atas persoalan ini, pekerja/buruh di Deliserdang terancam akan memperoleh UMK yang disepakati pada tahun 2014. “Saya berharap ini menjadi perhatian bagi Bupati Deliserdang untuk meletakan pejabat di Disnakertrans yang paham atas persoalan ketenagakerjaan,” tandasnya.

Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa didampingi Wakil Ketua Apindo lainnya, Martono Anggusti dan dr Ferry Yonawan meminta, Bupati Deliserdang Anshari Tambunan untuk mengevaluasi pejabat Disnakertrans Deliserdang. “Setiap tahunnya persoalan UMK di Deliserdang menuai masalah. Ini salah satu bentuk ketidakpahaman SKPD Disnakertrans dengan kebijakan peraturan yang telah dibuat pemerintah,” ucapnya.

Seperti didalam pemberitaan media, disebut-sebut pakar ekonomi USU terlibat pertimbangan usulan UMK Deliserdang. Sekjen Apindo Sumut menyatakan tidak senang. “Saya sebagai alumni USU yang juga menjabat sebagai Bendahara IKA (Ikatan Alumni) USU tidak senang nama akademik USU dicatut pihak lain untuk hal-hal yang merugikan nama baik USU,” ujarnya.

Pejelasan Kadisnakertrans Deliserdang J Damanik yang dikutip di salah satu media terbitan Medan menyebutkan, usulan UMK sebesar Rp 2.045.000 sudah melalui mekanisme yang ada. Menurutnya, Depeda Deliserdang sudah setuju karena sebelumnya ada survei.

“Hitungan untuk KHL (Kebutuhan Hidup Layak) itu saja sebenarnya Rp 1.977.000. Naikminyak ditambah 4%. Ya diusulkan sampai 2.045.000, karena sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan lah. Tidak hanya buruh yang dilibatkan tapi juga pakar ekonomi USU,” ujarnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *