Penerbangan Murah akan Dihapus

JAKARTA | Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan akan mengeluarkan peraturan tentang pengaturan tarif batas bawah untuk maskapai berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC). Regulasi itu rencana segera terbit dengan tarif batas bawah sebesar 40 persen dari patokan tarif batas atas.

KEPALA BARESKRIM“Artinya ke depan tidak ada lagi tiket pesawat yang ditawarkan atau dijual dengan sangat murah. Nggak ada lagi ke depan tawaran tiket murah seperti Rp 50.000. Batas bawah ditetapkan 40 persen. Suratnya sendiri masih tunggu pengesahan Menkumham,” kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid di Kemenhub, Jakarta, kemarin.

Kemenhub sebagai regulator memiliki pertimbangan atas pengaturan tarif maskapai berbiaya murah. Pengaturan tarif batas bawah ini dikarenakan adanya pengaruh harga tiket yang murah terhadap faktor keselamatan penerbangan. Perang harga bisa berpotensi memicu maskapai mengabaikan faktor keselamatan.

“Agar maskapai punya ruang finansial yang cukup untuk tingkatkan standar safety. Kita nggak masalah kurangi standar layanan. Seperti maskapai LCC nggak dapat snack, tukar kursi bayar. Tapi yang kurangi standar safety nggak boleh,” jelasnya.

Sebelum ada aturan ini, sebetulnya Kemenhub memiliki ketentuan tarif batas bawah sebesar 30 persen untuk maskapai LCC. Namun regulasi ini bisa diperlunak jika maskapai mengajukan usulan harga tiket promosi. “Dulu Airlines bisa ajukan pertimbangan harga. Sekarang nggak bisa bisa,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga akan memperketat aturan izin angkutan udara hingga tingkat menteri, dari yang selama ini hanya tingkat Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

“Izin usaha angkutan udara yang selama ini cukup Dirjen saja, nanti kemungkinan akan ditingkatkan ke menteri,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Kemenhub, Jakarta, Selasa (6/1).

Barata mengatakan, rencana mekanisme baru ini berlaku untuk izin usaha penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Dia menjelaskan upaya mengetatkan mekanisme izin usaha ini ditujukan untuk menjamin keselamatan penerbangan yang memegang peran sangat penting menyusul tragedi terjatuhnya AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014.

“Administrasi memang bukan langsung terkait dengan safety (keselamatan). Ini mungkin belum tentu penyebab jatuhnya. Tapi administrasi memegang peran penting,” katanya.

Dia mengatakan peraturan tersebut akan keluar secepatnya untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. “Dalam waktu dekat ini akan keluar, kita enggak main-main,” katanya. (srb/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *