Pengelolaan Keuangan Pemprov Sumut Kepemimpinan Gatot ‘Memalukan’

MEDAN | Anggota DPRD Sumut, Wagirin Arman, tidak setuju wacana berisi ajakan menghimpun dana pembangunan berjudul “koin untuk Sumut” sebagaimana mengemuka secara luas di situs jejaring sosial Facebook.

KEPALA BARESKRIMMenurut anggota Komisi D DPRD Sumut ini, ajakan pengumpulan koin tersebut hanya untuk mempermalukan seluruh masyarakat Sumut.

Ia menegaksan, jika memang wacana tersebut akibat dari buruknya kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Gatot Pujo Nugroho, tidak mengharuskan semua pihak termasuk masyarakat ikut bertanggungjawab dengan mengumpulkan koin ataupun sumbangan sukarela.

“Kita harus pertanyakan persoalan itu langsung kepada gubernur,” ujarnya.

Pernyataan senada juga disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya, yakni Baskami Ginting (PDIP), Juliski Simorangkir (PKPI), Zeira Salim Ritonga (PKB).

Baskami mengaku yakin interpelasi terhadap gubernur bakal terwujud dan mendapat dukungan mayoritas wakil rakyat di DPRD Sumut.

“Mengenai siapa-siapa saja yang ikut menandatangani interpelasi, nanti saja diumumkan. Kami tidak mau kejadian seperti yang lalu-lalu interpelasi akhirnya gagal, apalagi wacana ini sudah yang ketiga kalinya,” cetus Baskami.

Sementara itu, Juliski Simorangkir berharap Gubernur Gatot Pujo Nugroho juga merespon positif wacana interpelasi yang digulirkan anggota dewan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya itu.

“Kita berharap justru gubernur akan ‘buka-bukaan’ pada saat mendapat pertanyaan dewan mengenai keterpurukan kondisi keuangan Pemprov Sumut saat ini,” katanya.

Menurut kader PKPI Sumut itu, wacana interpelasi terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho telah mendapat dukungan sejumlah fraksi di DPRD Sumut.

“Jadi pernyataan yang menyebutkan interpelasi bakal gagal karena tidak mendapat dukungan fraksi itu tidak benar. Bahkan beberapa pimpinan fraksi juga sudah ada yang membubuhkan tanda tangan,” katanya.

Meski demikian dia tidak menyebutkan secara rinci nama-nama fraksi yang dimaksud.
Interpelasi, lanjutnya, merupakan cara paling efektif digunakan saat ini untuk mempertanyakan kondisi keuangan di Pemprov Sumut yang belakangan cukup banyak mendapat kritik masyarakat dan kalangan politisi.

“Interpelasi, tidaklah hal yang harus ditakuti Gubernur, tetapi merupakan cara paling efektif untuk menjelaskan kondisi keuangan di Pemprov Sumut yang belakangan cukup banyak mendapat kritik masyarakat dan kalangan politisi,” ujarnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *