Masyarakat Ramunia Vs Puskopad Ricuh Dalam RDP DPRD Sumut

MEDAN | Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A dengan Masyarakat Desa Perkebunan Ramunia, Komite Revolusi Agraria Sumut dan Forum Masyarakat Tani Maju serta pihak dari Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Kodam I/BB berakhir ricuh.

KEPALA BARESKRIMKericuhan terjadi saat mahasiswa yang ikut mewakili masyarakat Pait M menilai objek tanah yang dibahas tidak tepat karena objek tanah berdasarkan HGU Puskopad TNI AD tidak sesuai dengan objeknya, dimana HGU Puskopad itu berada di Desa Ramunia I, bukan di Desa Perkebunan Ramunia.

Pernyataan ditambahi rekannya, Saddam Husein yang menilai bahwa anggota Komisi A DPRD Sumut tidak pernah turun ke lapangan melihat penderitaan masyarakat dan perlu banyak belajar lagi. Spontan pernyataan mahasiswa mengundang reaksi dari sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut.

Fajar Waruhu dari Fraksi Gerindra juga spontan marah. “Saya tidak mau ini RDP diteruskan kalau dia tidak memahami kode etik,” ucapnya.

Saddam Husein pun meminta maaf atas sikapnya yang ternyata telah mengundang marah anggota Komisi A. “Saya mohon maaf tadi kan giliran saya berbicara,” ucapnya.

Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Burhanuddin Siregar SE menilai ucapan mahasiswa yang menuding anggota Komisi A tidak bekerja merupakan tuduhan yang tidak benar.

“Adinda supaya mengetahui. Saya berdiri di depan ini untuk memperjuangkan supaya RDP ini dipercepat. Jangan pikir kami ini diam. Saya sudah tanya kepada rekan-rekan komisi A sudah dilihat itu belum masyarakat Desa Perkebunan Ramunia yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumut. Ini diperjuangkan RDP ini untuk diperjuangkan dan di badan musyawarah (Bamus) dipertahankan,” ucap Burhanuddin.

Dia menjelaskana, gara-gara RDP mengenai tanah di Desa Perkebunan Ramunia ini sejumlah agenda kunjungan kerja tertunda. “Saya yang tanya kepada sekretariat dan pimpinan. Sudah berapa hari masyarakat itu di sana. Jangan lagi menuduh yang tidak-tidak. Kalau begini pimpinan, kalau tidak ditutup keluarkan ini dulu (meminta Saddam dikeluarkan-red),” desak Burhanuddin.

Desakan inipun tepis rekan Saddam Husein, Johan Merdeka. Dia berharap agar tidak diusir tetapi tetap di dalam ruangan tapi tidak lagi berbicara. Tetapi hal tersebut tidak diindahkan. Sejumlah anggota Komisi A pun meminta.

“Keluarkan sajalah ketua sudah tidak sopan ngomongnya,” ucap sejumlah dewan yang sudah terpancing emosi. Bahkan, Dr Januari Siregar, SH, MHum sempat membentak Johan Merdeka yang ingin bicara.

“Kau jangan menjawab. Saya juga pemain di luar sana. Makanya
gunakan kalimat yang bagus. Alur pikiran begini yang bikin kacau,” ucapnya.

Pembelaan juga dilakukan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, dari FL Fernando Simanjuntak, SH, MH agar mahasiswa yang yang diperintahkan dikeluarkan tetap berada di ruangan dan rapat dilanjutkan dengan menghasilkan kesimpulan.

Mendengar penjelasan FL Fernando, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Toni Togatorop langsung membacakan kesimpulan. Antara lain, isinya Komisi A berada di posisi netral. Menyikapi kondisi terkait kendala dan perasaan serta bukti-bukti yang ada di Komisi A maka Komisi akan merekomendasikan.

Pertama, Komisi A DPRD Sumut berupaya menjembatani maupun memfasilitasi penyelesaian tentang kebun Ramunia dengan Puskopad agar ini diselesaikan dengan hubungan yang baik.

Kedua, lokasi Puskopad adalah HGU yang telah diterbitkan BPN atas nama Puskopad sudah jelas dan sesuai peta bidang serta HGU No 1 25 Januari 1996.

Bagi masyarakat yang telah menerima kompesasi sesuai yang telah disepakati dari awal agar dapat menerima dengan baik. Bagi masyarakat belum puas dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan Puskopad dapat melanjutkan dengan jalur hukum. Spontan Johan Merdeka mengambil mikropon dan mengucapkan terimakasih. “Terimakasih bapak kalau begitu kesimpulan,” katanya.

Toni Togatorop tetap melanjutkan hasil kesimpulan, kepada pihak Kodam I/BB melalui Puskopad agar menjaga keamanan bagi masyarakat. Peserta rapat yang dari forum masyarakat tani dan juga komite revolusi agrariapun berteriak-teriak menilai kesimpulan tidak berpihak kepada rakyat.

“Bagaimana mungkin seperti ini. Rapat ini sudah dikondisikan. Untuk apa kemari kalaunya harus ke jalur hukum. Tidak ada gunanya. Kita kemari untuk meminta pertanggungjawab secara moral dan politik.
Pakai nuranilah pak,” ucap mereka.

Johan Merdeka mengkritis sikap dewan yang awalnya meminta agar masyarakat Desa Perkebunan Ramunia melengkapi data dan ikut disetujui data-data yang ada akan dilengkapi. Tetapi mengapa sudah ada kesimpulan.

“Seharusnya keinginan dan usulan masyarakat yang ditampung. Lengkapi data, adakan pertemuan kembali dan tinjau lapangan. Pernyataan BPN Deli Serdang yang mengatakan HGU berdesa-desa jadi satu kabupaten itu bohong,” kata Leo I Adnan.

Usai rapat ini, masyarakat Desa Perkebunan Ramunia yang menunggu spontan berteriak-teriak dan berdemo. Mereka bahkan sebagian menangis melihat DPRD tidak berpihak kepada rakyat.

Sebelumnya, mewakili Puskopad Kodam I/BB, Kolonel TNI Hedrawan tanah HGU dari PTN tersebut ada dasarnya dan Kodam I/BB juga mempunyai niat baik sehingga persoalan ini tidak langsung dimiliki saat itu.

Selain itu ada juga uang kerohiman yang diberikan para penggarap bahkan ada rekolasi bagi yang sudah mendirikan bangunan.

Dia juga menyesalkan, tindakan para penggarap yang masuk pada tahun 1998 dengan merusak sawit yang telah ditanami pada tahun1984 sambil menunjukkan gambar-gambar sawit yang diambil, dirusak, disuntik dan dibakar. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *