Bupati Tobasa Didakwa Korupsi dan Pencucian Uang

MEDAN | Bupati Toba Samosir (Tobasa), Pandapotan Kasmin Simanjuntak, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/3). Dia diadili dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terkait proyek pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan akses jalan dan basecamp PLTA Asahan III.

KEPALA BARESKRIMHadir dengan mengenakan kemeja lengan panjang warna ungu, terdakwa Kasmin Simanjuntak tampak tekun mendengarkan surat dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi SH, Polim Siregar SH dan Agustini SH. Dia tampak berulang kali tertunduk.

JPU menyatakan, terdakwa Kasmin Simanjuntak telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal (18) UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dia dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

“Dari penyimpangan yang terjadi dalam proyek pengadaan lahan acces road PLTA Asahan III, negara dirugikan Rp 4.439.232.710,” kata Polim.

Selain didakwa melakukan perkara korupsi, orang nomor satu di Kabupaten Tobasa itu juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bupati Tobasa itu dinilai telah melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Agustini, Kasmin disebutkan berulang kali menerima dan mentransfer uang yang diduga kuat dari hasil tindak pidana korupsi pengadaan lahan sebesar Rp 4.670.981.800 miliar. Ini sesuai audit BPKP Perwakilan Sumut. Salah satunya bahkan untuk pembelian tangan Cartier tipe Ballon Bleu, seharga Rp380 juta.

Tidak Ditahan

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim yang diketuai Parlindungan Sinaga SH menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa Kasmin Simanjuntak melalui penasihat hukumnya.

Sejak proses penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sumut hingga sampai ke persidangan, Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak tidak dilakukan penahanan. Keluarganya juga sudah menyerahkan uang jaminan Rp200 juta dan menitipkan uang pengganti kerugian negara Rp 2,5 miliar ke kejaksaan.

“Minggu depan (uang jaminan) yang diserahkan terdakwa Kasmin harus sudah diserahkan ke PN,” ucap Parlindungan kepada JPU.

Perkara dugaan korupsi ini terjadi, karena lahan seluas 9 hektare yang dibebaskan untuk pembangunan acces road dan basecamp PLTA Asahan III di Dusun Batumamak Desa Meranti Utara, Pintu Pohan Meranti, Tobasa, ternyata masuk dalam kawasan hutan register 44. Namun lahan itu tetap diklaim milik warga Dusun Batumamak. Sebelum dibebaskan, sebagian di antaranya dibeli istri Kasmin dari masyarakat.

Dalam perkara ini, Ketua P2T yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tobasa, Saibun Sirait, sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan penjara. Hukuman serupa dijatuhkan kepada Wakil Ketua P2T Asisten I Setdakab Tobasa, Rudolf Manurung.

Meski sudah mulai diadili, Kasmin masih berstatus bupati aktif. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho saat ditanyai wartawan, Rabu (11/3), mengaku belum mendapatkan laporan terkait masalah hukum yang membelit orang nomor satu di Tobasa itu. Karenanya, dia juga mengaku belum mengajukan usulan penonaktifan Kasmin ke Mendagri. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *