Jangan Anaktirikan Nias

MEDAN | Masyarakat Kabupaten Nias menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sumut, tentang minimnya pengucuran anggaran dari APBD Sumut untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi di daerah itu.

KEPALA BARESKRIMSehingga banyak ruas jalan ‘kupak-kapik’ yang tentunya membutuhkan perbaikan, guna melancarkan perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Dapil (daerah pemilihan) Kepulauan Nias Arota Lase SH kepada wartawan, Rabu (25/3/2015), di DPRD Sumut seusai melakukan kegiatan Reses ke Dapil (daerah pemilihan) Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.

Ada segudang persoalan perbaikan infrastruktur jalan maupun irigasi yang disampaikan masyarakat kepada kita, untuk diperjuangkan anggaran pembangunannya di P-APBD Sumut TA 2015 maupun APBD TA 2016.

“Kita berharap nantinya Pempropsu menampung anggarannya, agar jangan lagi ada tudingan, Pempropsu “menganak-tirikan” daerah kepulauan Nias,” ujar Arota Lase.

Arota menyebutkan, persoalan yang dituntut masyarakat itu, yakni peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan propinsi jurusan Botombawo Kabupaten Nias menuju Anaoma Kabupaten Nias Utara panjang 13 Km, pembangunan jalan propinsi Km 22,5 menuju Poskesdes Desa Lawa-lawa Kecamatan Hiliserangkai, lanjutan pembangunan jalan ruas Fulolo Lalai menuju Desa Mohili Kecamatan Botomuzoidhi, dimulai dari Desa Fulolo Lalai Kecamatan Hiliserangkai.

Selain itu, tambah politisi Partai Golkar Sumut itu, pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Lolofaoso Lalai yang dimulai dari jalan Propinsi menuju Pekan Onohada, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan yang masih perlu dibenahi di Kecamatan Hiliserangkai.

“Akibat infrastruktur jalan maupun perbaikan irigasi yang tidak baik ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk nilai produksi, kapasitas pemasaran maupun sumber daya manusia, sehingga besar harapan masyarakat agar pemerintah memperhatikannya, dengan menganggarkan dana pembangunannya di P-APBD 2015 maupun APBD TA 2016,” tandas Arota Lase.

Tidak kalah pentingnya, ujar Lase, rehabilitasi pasar tradisional Botombowo Desa Dahadano Botombowo Kecamatan Hiliserangkai, pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa-desa se-Kecamatan Hiliserangkai yang hingga kini masyarakat belum bisa menikmati lampu listrik masuk desa yang diprogramkan pemerintah.

“Selain itu, masyarakat juga meminta Pempropsu maupun Pemkab Nias untuk menyediakan kesempatan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya serta pengembangan intensifikasi pertanian di sejumlah desa, pengadaan bibit unggul terbaru untuk tanaman karet maupun coklat serta pengadaan perahu motor dan kelengkapannya untuk para nelayan,” tandasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *