Pembentukan Badan Pengawas Bangunan dan Reklame Dinilai Mendesak

MEDAN | Komisi D DPRD Medan menilai pembentukan Badan atau Lembaga Pengawasan khusus mengawasi bangunan dan juga izin reklame dibawah naungan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) dinilai mendesak.

Pasalnya, sejauh ini pihaknya sangat banyak menerima pengaduan terkait maraknya penyalahgunaan mendirikan bangunan di Kota Medan. Begitu juga halnya dengan keberadaan Papan Reklame Billboard yang kian menjamur, namun melanggar aturan.

“Dengan kondisi saat ini perlu adanya Dinas atau Badan pengawasan. Ini sifatnya mendesak. Makanya kita minta Dinas TRTB menertibkan bangunan yang melanggar perizinan. Jika ditemukan bangunan melanggar aturan langsung aja disegel,” ujar Anggota Komisi D, Sabar Syamsuria Sitepu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D bersama Bappeda Kota Medan, Dinas TRTB dan Bagian Hukum Kota Medan, Rabu (25/3/2015).

Begitu juga halnya dengan Billboard. Politisi dari Partai Golkar ini juga mengkritisi terkait maraknya papan reklame Billboard yang tidak tertata dan tidak memiliki izin.

Ironisnya lagi, meskipun reklame menjamur Pendapat Asli Daerah (PAD) dari objek tersebut dinilai sangat minim. Hal ini berbeda dengan beberapa kota besar di Indonesia seperti halnya Kota Bandung.

Selain tertata rapi, jumlah iklan yang hanya sekitar 3/4 dari Kota Medan namun dapat menghasilkan PAD yang cukup besar. begitu juga halnya dengan Kota Surabaya yang mampu meraup PAD sebesar Rp140 miliar dari reklame tersebut.

Hal senada dikatakan Ilhamsyah, kalau Kota Medan sebagai Kota Metropolitan sudah harus memiliki Badan pengawas seperti halnya Jakarta. Ia pun setuju TRTB memberikan tindakan tegas dengan menyegel bangunan yang menyalahi aturan. Dengan adanya penyegelan, maka perusak segel akan dapat dijerat dengan tindak pidana.

“Kalau pelanggaran Perda kan tidak ada pidananya. Makanya perlu adanya penyegelan kalau dirusak ada unsur pidananya,” terang ilhamsyah.

Terkiat kondisi tersebut Ketua Komisi D, Ahmad Arif mendukung sepenuhnya pembentukan badan pengawas karena kinerja Dinas TRTB dinilai kurang efektif. Oleh karenanya melalui rapat kemarin, Arif berharap segala masukan dari Komisi D dan peserta rapat lainnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemko Medan khususnya bagian hukum guna melakukan kajian terhadap recana pembentukan badan pengawas.

“Bagaimana teknisnya mungkin bagian hukum yang lebih paham dan kita minta hal ini dibahas dilakukan kajiannya. Kita berharap kedepannya dengan adanya Badan pengawas ini potensi PAD dapat tergali lebih dalam. Dan Komisi D tidak melulu hanya mengurusi soal pengaduan soal IMB, Reklame atau yang sekarang lagi marak yaitu soal Tower,” terang Arif.

Kasi Pengendalian Dinas TRTB Kota Medan, Indra yang datang mewakili Kadis TRTB KOta Medan membenarkan kalau dilapangan pihaknya kekurangan personil dalam melakukan fungsi pengawasan.

Menurut Indra Dinas TRTB hanya memiliki 7 unit Patroli yang masing-masing unit berjumlah 6 sampai 7 orang mengawasi 3 kecamatan. Begitupun menurut Indra selama ini pihaknya terus mengevaluasi kinerja agar lebih efektif dengan keterbatasan SDM yang ada.

“Untuk di internal kita terus memikirkan dan melakukan evaluasi agar kinerja kita efektif,” terangnya.

Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Medan, Susi Anggraiani mengaku wacana pembentukan Badan Pengawas merupakan wacana yang baik. Bahkan, menurutnya, ditahun 90an Pemko Medan ada memiliki Dinas Penertiban.

“Kalau tidak salah ditahun 90-an ada Dinas Penertiban. Saya pikir memang perlu ada Badan tersendiri. Akan lebih baik yang menerbitkan izin tidak diberi kewenangan melakukan pengawasan dan ada bandan pengawas tersendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Hukum Pemko Medan, Sulaiman Harahap mengaku, akan menampung setiap masukan dari Komisi D untuk selanjutnya dibahas terkait usulan pembentukan badan pengawas.
“Ini akan kita bahas nantinya ketua,”pungkasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *