Hutan Pinus Tobasa Gundul Dibabat

TOBASA | Sikap kepedulian terhadap kelestarian hutan di era saat ini sudah semakin miris. Kecintaan kepada keindahan alam yang memancarkan kesejukan dan ketenangan kian pudar, oleh karena sifat buruk manusia yang serakah dan tamak.

hutan tobasaKEPALA BARESKRIMPrilaku tadi, disinyalir dicerminkan pada salah satu aktifitas penebangan yang saat ini marak terjadi di daratan Kabupaten Tobasa. Penelusuran Awak media ke beberapa lokasi penebangan, seperti di Desa Aek Raja Gurgur Kecamatan Tampahan dan di Desa Lumban Lintong, Kecamatan Panamparan Kabupaten Tobasa yang disinyalir Ilegal, mendapati situasi lengang dan gundul di sebagian areal hutan yang ditumbuhi kayu pinus itu.

Terlihat sisa-sisa penebangan kayu pinus berserakan menutupi badan bukit dan areal. Diduga aksi penebangan dilakukan kawasan hutan dengan tingkat kemiringan sekitar 35 derajat.

Tingkat kemiringan ini memiliki potensi resiko yang cukup tinggi bagi masyarakat sekitar lereng bukit. Tak jarang Di lokasi tersebut kita melihat tumpukan kayu brondolan yang siap angkut keluar daerah.

Tidak ada satu pun Warga yang tahu siapa oknum dibalik penebangan tersebut. Sejumlah warga yang ditemui Media sepertinya sepakat memberikan satu jawaban serupa.

“Kami tidak tahu siapa penebang kayu di kampung ini. Padahal, itu lahan kami semua, tapi tak ada yang mengaku siapa penjual dan pembelinya.” ujar seorang warga yang mengaku bermarga Samosir.

Sementara, boru Marpaung mengaku, suaminya pernah diundang mengikuti rapat di dusun tersebut. namun apa yang menjadi bahan diskusi dalam rapat yang khusus bagi pria itu, tidak Ia ketahui.

“Suatu hari suami saya pernah diundang rapat. tapi khusus buat suami-suami saja. jadi kami ibu-ibu tidak tahu apa yang dirapatkan mereka itu,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, Pemerintah dan aparat kepolisian setempat seolah-olah diam dan tutup mata. Sebab tidak ada upaya dari pemerintah dan aparat kepolisian melakukan penelusuran terhadap persoalan marak nya penebangan kayu di daratan kabupaten Tobasa.

Masyarakat yang merasa diresahkan dengan aktifitas penebangan hutan tidak mampu berbuat apa-apa. Kepada media, masyarakat menegaskan akan membuat pernyataan keberatan atas penebangan hutan pinus tersebut.

Pernyataan dimaksud nantinya akan disampaikan ke Mapolda Sumatera utara untuk mendapat kepastian hukum sekaitan legalitas penebangan tersebut.

Pemerintah setempat melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alden Napitupulu saat disambangi Wartawan beberapa waktu lalu menegaskan, memang betul ada penebangan, tapi itu sesuai usulan masyarakat setempat.

“Setelah usulan tersebut kita terima, kita langsung melakukan pengecekan. Apakah lokasi yang diusulkan itu, berada di dalam kawasan hutan lindung atau tidak,” katanya.

Pemberian kebebasan ini diamanat kan dalam peraturan dan ketentuan berlaku, seperti Permenhut No 30 tahun 2012 dan Permenhut No 52 tahun 2014. Salah satunya pasal 68 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Hebatnya lagi, dalam acuan ini, masyarakat diperbolehkan mengeluarkan izin nya sendiri, bahkan untuk dokument angkut nya sesuai format yang ditentukan. “Sehingga bisa dikatakan, peraturan-peraturan ini justru pro-rakyat,” tandasnya. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *