Dilema Pembangunan Kesehatan

Catatan: Mujahiddin SSos MSP

Di Indonesia, kata pembangunan menjadi sebuah kata kunci yang dipahami sebagai upaya memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

KEPALA BARESKRIMNamun, arti kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat sering dikaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika kemudian pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang diperoleh masyarakat dalam bidang ekonomi saja.

Meminjan pemikiran Armartya Sen, seorang pemenang nobel ekonomi tahun 1998, yang dengan bijaknya mengatakan, hampir semua pendekatan kesejahteraan berujung kepada pertimbangan terhadap kesehatan dan pendidikan selain dari pada pendapatan (ekonomi). Analisis Sen ini kemudian dijadikan bagian dari apa yang disebut PBB sebagai Indeks Pembangunan Manusia (Todaro:2009).

Oleh karenanya, jika pembangunan ingin berjalan secara optimal, maka ketiga pendekatan tersebut harus terintegritas dengan maksimal. Di mana setiap pendekatan memiliki fungsi tersendiri.

Misal, fungsi peningkatan pendapatan ekonomi, dapat mengacu pada bagaimana upaya melakukan pertumbuhan kewirausahaan, industrialisasi dan penarikan pajak bagi setiap individu, yang nantinya diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan.

Sedangkan untuk pendidikan dapat diartikan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya manusia demi tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Terakhir adalah pendekatan kesehatan, yang dapat merujuk pada bagaimana merawat dan melindungi masyarakat dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya (seperti: tertimpa penyakit atau bencana alam dll).

Secara logis, fungsi pendapatan ekonomi memang diperlukan agar perawatan kesehatan dan pengembangan pendidikan dapat terlaksana dengan maksimal. Karena tanpa pendapatan ekonomi yang memadai, bagaimana mungkin suatu wilayah dapat mengembangkan sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Begitu juga dalam skla mikro, pendapatan ekonomi terkadang juga mempengaruhi kemapuan seseorang dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

Namun, fungsi pendidikan dan kesehatan juga memiliki juga memiliki posisi penting dalam ranah pembangunan. Karena kedua fungsi tersebut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable). Oleh kerenanya ketiga fungsi tersebut tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain.

Jika dianalogikan, pendapatan ekonomi sebagai sebuah kepala pembangunan, maka kesehatan dan pendidikan adalah kedua kaki yang menopang kepala tersebut agar tidak terjatuh. Jelas bahwa, fungsi pendidikan dan kesehatan juga merupakan fungsi utama dalam pembangunan.

Di antara banyak fungsi kesehatan yang belum berjalan maksimal di tengah-tegah masyarakat adalah masih belum meratanya pelayanan kesehatan antar kabupaten/kota se-Sumut. Hal ini tampak dari sedikitnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memiliki kualitas pelayanan tipe A dan tipe B.

Ketidakmertaan juga didukung dari data yang dikeluarkan oleh PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) pada tahun 2013 yang menyatakan baru 38 persen rumah sakit di Sumatera Utara yang terakreditasi.

Penilaian akreditasi itu sendiri biasanya menyangkut bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap pasien, standart prosudur yang dijalankan, standart profesi dan para pekerja rumah sakit, serta pelayan medis. Dengan demikian tidak salah jika kita bertanya, apakah pemerintah benar-benar welcome terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sumut?

Kenyataan Dari Pelayanan Kesehatan

Permasalahan pelayanan tidak hanya sebatas service yang diberikan oleh pekerja puskesmas, klinik, atau rumah sakit terhadap seorang pasien tetapi juga manyangkut tersedianya sarana kesehatan yang menunjang, seperti ruang oprasi, IGD, poliklinik, ruang rawat balita dan ruangan kamar rawat inap bagi pasien.

Namun tidak semua rumah sakit yang ada di Kabupaten/Kota di Sumut memiliki ruangan-ruangan tersebut, jika pun ada mungkin kondisinya masih jauh dari layak.

Dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada tahun 2015 ini, pembangunan kesehatan dapat dilihat dalam dua indicator. Pertama indikator komperhensif, di mana penilaian dilihat dari rendahnya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan serta usia harapan hidup yang meningkat.

Kemudia indikator yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang dapat dinilai dengan terpenuhinya rasio antara tenaga kesehatan dan jumlah penduduk yang seimbang, distribusi tenaga kesehatan yang merata dan yang terpenting adalah informasi lengkap tentang sarana dan prasarana kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Namun apakah indikator-indikator tersebut sudah dapat kita penuhi secara layak? Jangankan bicara soal jumlah tenaga kesehatan yang harus seimbang dengan jumlah penduduk, untuk bicara soal informasi dan data lengkap sarana rumah sakit di satu wilayah saja kita masih tidak mampu.

Beberapa tahun lalu, ketika saya menghadiri sebuah diskusi bersama beberapa pakar kesehatan, mereka mengatakan dari sekitar 78 rumah sakit yang ada di Kota Medan hanya sepuluh persennya saja yang memiliki ruangan ICU. Itu pun, tutur mereka, belum lagi ditinjau berapa jumlah daya tampung yang mampu diterima oleh setiap ruangan ICU di setiap rumah sakit.

Hal ini bertambah ironi jika kita berbicara soal ruangan khusus perawatan bayi seperti Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Beberapa rumah sakit yang mempunyai ruangan tersebut? Jika memiliki, berapa jumlah daya tampung yang mereka punya? Padahal NICU menjadi satu dari sekian banyak fasilitas penting untuk mendukung proses pasca persalinan yang notabene menjadi satu dari sekian banyak variabel yang mendukung harapan hidup bayi.

Pentingnya NICU sebagai satu sarana penunjang pasca proses persalinan dapat dilihat dari kasus yang pernag terjadi di Jakarta. Di mana keterbatasan sarana (ruangan rawat) NICU di sebagian RS di Jakarta mengharuskan bayi bernama Dera meninggal sebelum mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan.

Kasus ini menjadi sebuah dilema besar dalam dunia kesehatan, di mana Jakarta sebagai sebuah kota megapolitan yang berkembang cukup pesat dalam berbagai sektor ternyata masih belum mampu untuk mempersiapkan layanan kesehatan yang baik bagi warganya.

Penutup

Akses terhadap kesehatan memang menjadi begitu penting karena berkaitan dengan keberlanjutan hidup manusia dan ini masih menjadi ironi di beberapa daerah yang gagal memenuhi pelayan kesehatan mengharuskan warganya untuk hijrah ke kota lain.

Ini terungkap dari sepasang suami-istri yang harus rela hijrah ke Medan dan meninggalkan kehidupan sosial ekonominya di Labuhan Batu Utara demi mendapatkan pelayanan hemodialysis (cuci darah) bagi sang istri.

Dengan nada suara yang hening si suami berkata; “Saya diminta untuk membawa istri saya ke medan, karena rumah sakit disana tidak ada menyediakan hemodialysis (cuci darah). Istri saya harus mendapatkan pelayanan cuci darah dua kali seminggu. Jadi untuk menghemat biaya kami harus sewa rumah di sini dan meninggalkan rumah kami di sana.”

(Penulis adalah Dosen Tetap Pada Prodi IKS FISIP UMSU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *