Legislator Desak BLH Sumut Sidak ke Perusahaan Penghasil Limbah

MEDAN | Komisi D DPRD Sumut mendesak BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sumut untuk segera melakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan, untuk mengetahui secara langsung perusahaan mana saja yang masih ‘membandel’ dan melakukan pencemaran.

KEPALA BARESKRIMDesakan itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Ir Astrayuda Bangun kepada wartawan, Senin (13/4/2015), di DPRD Sumut seusai menerima pengaduan masyarakat, bahwa masih banyak perusahaan besar penghasil limbah berbahaya belum memiliki IPAL (instalasi pengolahan air limbah), sehingga secara nyata melakukan pencemaran lingkungan.

“Salah satu yang menjadi concern Komisi D saat ini, menertibkan perusahaan-perusahaan penghasil limbah yang belum memiliki IPAL. Hal ini sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) Pempropsu, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” tandas Astrayuda Bangun.

Berkaitan dengan itu, ujar politisi dari FP Gerindra ini, Komisi D mendesak Pempropsu melalui BLH Sumut untuk lebih mengintensifkan pengawasan serta melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tetap ‘bandel’ melakukan pencemaran lingkungan, agar daerah ini bebas dari pencemaran.

“Kita sudah sepakat bersama BLH Sumut melakukan Sidak ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah industri, seperti pertambangan, pariwisata, maupun rumah sakit, untuk melihat secara langsung, apakah pengolahan limbahnya sudah sesuai dengan UU No32/2009, PP (Peraturan Pemerintah) No101/2014 dan Peraturan Menteri yang terkait dengan pengolahan limbah,” tandas Astrayuda.

Karena berdasarkan hasil Kunker (kunjungan kerja) Komisi D ke sejumlah industry dan rumah sakit, ujar Astrayuda, masih banyak perusahaan yang belum mengikuti proses pengolahan limbah cair, baik pengangkutan/pemusnahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) sesuai dengan ketentuan tekhnis maupun administratif.

Selain itu, tandas anggota dewan Dapil X Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, beberapa perusahaan juga belum memiliki transporter (pengangkutan) limbah sesuai aturan dan perijinan yang dipersyaratkan.

Bahkan perusahaan transporter terkesan membandel, tidak menghadiri undangan Komisi D dalam rapat dengar pendapat, untuk membicarakan masalah pengangkutan limbah.

“Kita menduga masih banyak permasalahan yang terkesan disembunyikan oleh perusahaan transporter ini, terkait dengan pembuangan dan pemusnahan limbah B3 yang diangkutnya dari perusahaan penghasil limbah,” ujar Astrayuda sembari menambahkan, jika dalam Sidak nanti, ditemukan ada perusahaan yang tetap membandel menyangkut masalah limbah, akan direkomendasikan untuk ditutup.

Komisi D dalam kasus ini sudah sepakat untuk bertindak tegas dan tidak segan-segan merekomendasikan perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditutup atau dilakukan penindakan hokum sesuai dengan UU lingkungan hidup.

“Komisi D juga meminta BLH Sumut bekerja sama dengan BLH kabupaten/kota untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap perusahaan penghasil limbah sekaligus mendorong perusahaan maupun transporter agar tetap mematuhi UU lingkungan hidup. Jika ada ada yang tidak mengindahkan UU dan tetap membandel melakukan pencemaran, harus ditindak tegas,” katanya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *