Pimpinan KPK Kosong, Perppu Perlu Disahkan

MEDAN | Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2015 menjadi undang-undang sangat positif dan harus disegerakan.

KEPALA BARESKRIM“Pengesahan Perppu menjadi UU sangat baik bagi lembaga KPK, bahakn sangat mendesak untuk segera disahkan,” kata Busyro Muqoddas kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ke-47 di gedung Pascasarjana UMSU, (28/4/2015).

Pengesahan itu harus disegerakan, mengingat KPK saat ini mengalami kekosongan dua pimpinan, setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berstatus tersangka. Pengesahan Perppu KPK itu akan membuat tiga orang Plt pimpinan KPK saat ini, yakni Indriyanto Seno Adji, Johan Budi dan Tufiequrachman Ruki bisa meneruskan kepemimpinannya hingga akhir tahun ini.

“Semua harus disegerakan agar mereka memiliki wewenang secara legitimasi,” ujarnya.

Secara substansinya Perppu berguna untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK, sehingga memang sangat dibutuhkan KPK saat ini.

Lebih jauh, katanya, keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan, mengingat tugas Polri dan Kejaksaan sangat berat.

Misalnya Polri, mereka harus menangangi kasus illegal logging, illegal fishing, dan narkoba yang sangat luar biasa melanda bangsa ini.

Oleh karena itu, Busryo meyakini, Polri dan Kejaksaan akan mendukung sepenuhnya pengesahan Perppu itu. “Kita harus akui kalau KPK sangat efektif dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Pada bagian lain, terkait konflik Polri dan KPK, menurutnya, segera akan tuntas. “Konflik ini seharusnya selesai. Tidak ada yang diuntungkan dari konflik itu, tapi yang dirugikan ada yakni rakyat dan lembaga yang berkonflik itu,” tegasnya.

Dia mengatakan, konflik KPK-Polri juga bukan untuk melemahkan KPK Justru, yang terjadi, ketegangan untuk melemahkan kedua lembaga. Di mana Polri dan KPK berperan besar dalam melakukan pencegahan tindak korupsi.

Menurutnya, supaya KPK bisa bekerja dengan baik dan Polri juga segera dapat fokus melakukan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana selain korupsi, maka pengesahan Perppu tentang
pimpinan komisi pemberantasan korupsi harus dilakukan.

Ini sangat mendesak Alasannya, desakan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi sangat besar, begitu juga terhadap pemberantas kasus narkoba, ilegal loging serta illegal fishing.

“Perpu ini bukan keinginan, tapi kebutuhan, karena telah terjadi kekosongan kepemimpinan di KPK yang bisa berakibat pada pengambilan keputusan,” katanya.

Sedangkan, saat menjadi pembicara dalam Pra Muktamar Muhammadiyah ke 47, Busyro mengatakan, muktamar Muhammadiyah ini tentu akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah sekarang.

“Peran Muhammadiyah sebagai organiasai besar sangat berperngaruh bagi perjalanan bangsa ini,” tegasnya.

Dia megatakan, gerakan Muhammadiyah selalu menegaskan kekuatannya pada warga dan pimpinan yang memiliki karakter ethos amal yang berwatak Islami. Muhammadiyah mampu berperan dalam panggung kepemimpinan kenegaraan dan sekaligus kalangan masyarakat sipil. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *