Pengangkatan Pj Rektor Subhilhar Bertentangan Statuta USU

MEDAN | Anggota Senat akademik Prof Dr Ediwarman SH MHum menilai pemberhentian mantan Rektor USU Prof Dr dr Syahril Pasaribu yang dilakukan Majelis Wali Amanat (MWA) pada 31 Maret 2015, dan kemudian secara voting mengangkat Prof Subhilhar MA PhD sebagai pejabat rektor sementara pada 2 April 2015 bertentangan dengan Pasal 35 ayat 2 Statuta USU No 16 tahun 2014.

KEPALA BARESKRIM“Saya meminta kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar meletakkan norma-norma yuridis di dalam pengelolaan perguruan tinggi di USU,” kata Prof Ediwarman yang juga Guru Besar Fakultas Hukum USU kepada wartawan usai menunjukkan bukti laporan ke Menristek Dikti pada 7 April 2015.

Menurut pakar hukum di Sumut ini, pada pasal 35 ayat 3 Statuta USU menyatakan, Jabatan Rektor yang diberhentikan diisi oleh salah satu wakil reKtor. Tetapi kenapa melakukan voting dengan mengajukan 2 calon dalam rapat 31 Maret 2015 itu. Padahal, MWA cukup menunjuk saja salah satu wakil rektor.

Ditambahkannya, sesuai Pasal 26 Statuta USU, MWA beranggotakan 21 orang yang mewakili unsur Menteri, Rektor, Senat Akademik dan masyarakat, sedangkan dalam rapat ituy yang mewakili suara menteri 35 persen tidak hadir.

Kemudian salah satu anggota MWA Letjen (Purn) H Moetojib sakit, tapi digantikan oleh Prof dr Chairuddin Lubis (CPL), dimana tanda tangan pemberi kuasa tidak sama dengan tanda tangan daftar hadir anggota MWAitu selama mengikuti rapat-rapat di MWA.

“Jelas adanya konspirasi yang tidak sehat dalam pemilihan Pjs Rektor USU itu. Oleh karenanya, Menristek Dikti mengusut dugaan surat kuasa palsu ini berdasarkan Pasal 378 KUHPidana serta membatalkan isi keputusan rapat MWA serta mengambilalih kebijakan yang salah dilakukan oleh MWA USU sesuai dengan ketentuan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,” katanya.

Disamping itu, tambah Ediwarman, MWA juga telah melanggar SK Menristek Dikti pada 12 Februari 2015 lalu, di mana ada hal yang harus segera diselesaikan MWA, antara lain mengubah peraturan MWA tentang kriteria calon anggira MWA dari wakil masyarakat dilakukan paling lama 2 bulan.

“Pemilihan rektor paling lama 3 bulan sejak diterbitkannya peraturan MWA hasil perubahan. Sehingga terkesan Pjs Rektor memperlambat karena adanya dugaan akan berakhirnya masa jabatan wakil rektor dan dekan bulan Juni 2015 nanti dan memanfaatkan peluang itu untuk membangun kerajaan baru Subhilhar,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini pula, Prof Ediwarman akan membuat surat ke MWA agar mengadakan rapat sehubungan akan diadakannya wisuda sarjana pada Mei 2015 nanti.

“Pjs Rektor tak boleh menandatangi ijazah dan jika ini dilakukan maka ijazah lulusan USU tidak sah,” ujarnya seraya menyatakan penjelasan ini juga tercantum di Statuta USU.

Di sisi lain, Prof Ediwarman juga memaparkan, Prof CPL bertanggung jawab dalam dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Fakultas Farmasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2010 berdasarkan SK Mendiknas tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pengguna Keuangan.

Dia juga mempertanyakan keberadaan lahan seluas 10 ribu hektar di Natal, Madina yang sejak tahun 2007 sampai sekarang ini tak jelas. “CPL diduga melakukan penggelapan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” paparnya.

Untuk semua persoalan yang menimpa USU saat ini, tukas Ediwarman, tindakan MWA dan siapapun yang ikut terlibat mengangkat Pjs Rektor Subhilhar dapat dikualifikasi telah melakukan tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang sesuai UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 2 Tahun 2002.

Secara terpisah, Prof CPL ketika dikonfirmasi mengatakan, akan siap menantang Prof Ediwarman atas tuduhan dugaan surat kuasa palsu secara hukum. “Saya tantang Ediwarman untuk kasus surat kuasa palsu itu,” akunya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *