Perguruan Tinggi Masih Berorientasi Uang

MEDAN | Ketua Komisi E, DPRD Sumut, Efendi Panjaitan SE mengatakan, Pendidikan Tinggi (PT) selama ini masih berorientasi uang atau bisnis, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan itu sendiri rendah. Sehingga ijazah yang diperoleh sangat tidak berkwalitas, apalagi dari perguruan tinggi ‘bodong’ tentunya tidak mengutamakan kualitas.

KEPALA BARESKRIM“Selama ini, perguruan tinggi orientasinya cari uang, sehingga tidak mau tahu dengan kualitas dari kelulusan pendidikan itu,” ujar Efendi Panjaitan kepada wartawan, Rabu (27/5/2015), di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut.

Menurutnya, orientasi pendidikan tinggi itu perlu dirubah dan harus ada kemauan politik pemerintah untuk membuat suatu kebijakan pendidikan jangan berorientasi bisnis, tapi orientasinya benar-benar murni pendidikan dalam rangka mencerdaskan dan kualitas pendidikan, sehingga sarjana yang baru lahir tidak hanya sekedar memiliki ijazah atau pengangguran tingkat tinggi.

“Apalagi, saat ini adanya perguruan tinggi ‘bodong’ dan ijazah yang dikeluarkannya juga bodong, sehingga kelulusannya tidak dijamin kualitasnya. Ijazah bodong ini biasanya digunakan untuk kenaikan pangkat, Disini harus ada keterkaitan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,” ujarnya.

Menurutnya, kampus-kampus yang menjual ijazah ‘bodong’, itu penghianat dan penghancuran bangsa. Disini yang bertanggung jawab adalah Kopertis (Koordinator perguruan tinggi swasta) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengatur dan mengawasi perguruan tinggi baik legalitas maupun kualitas, karena ada undang-undang yang mengaturnya.

“Jika kampus-kampus atau perguruan tinggi melanggar undang-undang pendidikan tinggi, Kopertis harus melaporkannya ke kepolisian, agar pengelola perguruan tinggi ditangkap dan dijebloskan ke penjara, serta menyegel kampus tersebut. Disini perlu tegasan dan keberanian untuk itu,” tandas Efendi.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari kurikulum, sudah seharusnya kurikulum mengarahkan mahasiswa untuk semata-mata tidak menjadi PNS atau birokrat, tapi harus bisa menjadi wiraswasta.

Hal ini tentunya tidak bisa diserahkan semata-mata kepada institusi pendidikan saja, tapi harus melibatkan institusi lain seperti yang membidangi tenaga kerja dan kesehatan.

“Jika kualitas pendidikan rendah, akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Bagaimana mungkin Sumut bisa menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), jika insitusi pendidikan tidak menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, tapi lebih mengutamakan kuantitas kelulusan. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran penyandang gelar sarjana terbesar di Sumut dibanding pengangguran tamatan SLTA,” ungkapnya.

Dari data yang ada, katanya, jumlah pengangguran (pencari kerja) tercatat tamatan pendidikan sarjana lengkap sebanyak 4 juta orang lebih, tamatan diploma mencapai 2 juta lebih dan tamatan SMP 456 .000 orang, SMA 1,878 juta orang, STM 340.000 orang. “Dari data itu, tingkat pengangguran lebih banyak tamatan sarjana,” katanya.

Padahal, tambah Efendi lagi, saat ini zamannya kualitas dan dunia semakin terbuka dengan adanya system IT (Information Technologi) dan semua data perguruan tinggi yang memiliki legalitas dari pemerintah dapat diupload (diunggah) melalui sistem IT. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *