Demo Pekerja & Pengusaha | Dewan dan PGN ‘Berjanji’ Laporkan ke Pusat

MEDAN | Ribuan massa atasnama Aliansi Pengusaha, Pekerja/ Buruh Tertindas Sumatera Utara (APEBDAS – SU) menggoyang gedung DPRD Provinsi, Jumat (29/5/2015).

demo pekerja-pengusahaKEPALA BARESKRIMBahkan, massa yang tergabung dari 37 serikat pekerja/buruh dan pengusaha beranggotakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), terpaksa melakukan ‘sweeping’ wakil rakyat anggota DPRD Sumut yang dinilai enggan menerima aspirasi pengunjukrasa.

Berhasil ditemukan dan dipaksa keluar, tiga anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Demokrat, Guntur Manurung, Yullizar Parlagutan Lubis (PPP), Hanafian Harahap (Golkar) mau tak mau menerima aspirasi pengunjukrasa yang menunggu di depan kantor DPRD Sumut.

Koordinator aksi massa APEBDAS – SU, Bambang Hermanto yang juga Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 membacakan tiga tuntutan dihadapan wakil rakyat tersebut.

Tuntutan pertama, meminta kepada Pemerintah maupun wakil rakyat di parlemen untuk pro aktif menanggapi isu tuntutan segelintir orang tidak bertanggungjawab yang disinyalir ditunggangi oleh pihak asing, yang menginginkan perekonomian Propinsi Sumatera Utara terpuruk, yaitu terkait dengan isu tuntutan penutupan sejumlah perusahaan yang berdomisili secara sah dan legal secara hukum di sekitar Danau Toba, yang digembar – gemborkan dengan melakukan upaya – upaya black campaign terhadap perusahaan yang ada di sekitar Danau Toba yang tentunya berimbas pada ketidaknyamanan investor dalam berusaha.

Massa menegaskan, perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah sekitar Danau Toba seperti PT. TPL, PT. Inalum, PT. GDS, PT. MIL, PT. Allegrindo dan PT. DPM yang diisukan sebagai perusak pelestarian Danau Toba adalah isu yang tidak benar dan menyesatkan, hal ini dikuatkan dengan bukti bahwa perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah Danau Toba sangat menjaga kelestarian Danau Toba agar tidak tercemar dengan mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam pengelolaan limbah, kelestarian lingkungan dan lain-lainnya.

Perlu diingat Puluhan Ribu Orang menggantungkan hidup dari perusahaan – perusahaan di sekitar Danau Toba, kalau terus – terus diusik atau diminta tutup tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan berusaha dan akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, yang mana hasilnya rakyat juga akan terkena imbasnya.

Persoalan kedua adalah harga gas di Sumut yang terlalu tinggi yang mana saat ini adalah USD 7,25/ mmbtu yang oleh PGN akan menaikkan menjadi USD 14-16 / mmbtu, dimana setelah puluhan tahun krisis Gas di Sumatera Utara terjadi, kini dunia usaha belum bisa lega dengan adanya pasokan gas yang akan cukup.

Oleh karena pasokan gas yang cukup jika tidak dibarengi dengan harga gas yang sesuai dengan propinsi-propinsi lainnya seperti di Pekanbaru dan Pulau Jawa harga gas industri hanya berkisar USD 6,5 dan pada saat sekarang harga USD 7/mmbtu perusahaan di Sumut sudah menurunkan tingkat produksinya sebesar 50% dan malahan hanya ada yang kegiatan operasionalnya dijalankan 3 hari dalam seminggu dan juga sudah ada yang menutup dan mem-PHK pekerjanya. Kalau harga sampai USD 14-16/mmbtu, maka sudah dipastikan sekitar 40 perusahaan yg memakai gas akan kolaps dan tutup yang imbasnya akan terjadi PHK mencapai ± 50.000 pekerja yang dampaknya terjadi pertambahan jumlah pengangguran dan juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sudah dipastikan terpuruk.

Penutupan perusahaan di Sumut ini bahkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka Pemerintah harus mengambil kebijakan serius terhadap persoalan ini dengan berkoordinasi terhadap stakeholder terkait untuk memberikan solusi, demi kelangsungan dunia usaha dan kelangsungan hidup pekerja/buruh sebagai rakyat sumatera Utara.

Tuntutan ketiga, tentang buruknya kinerja BPJS Kesehatan yang berdampak kepada pelayanaan dan manfaat yang tidak baik dari yang dahulu yang digembor-gemborkan, bahwasannya BPJS kesehatan akan lebih baik pelayanannya dari PT. Jamsostek adalah OMDONG (Omong Doang).

“Bukti nyata yang kami rasakan saat ini adalah pendaftaran peserta yang masih kacau, dimana kekurangan petugas, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standard, juga masih ada kutipan-kutipan biaya atau pasien harus mengeluarkan uang lagi untuk menebus resep, sosialisasi prosedur dalam memberikan pelayanan yang minim adalah segelintir persoalan yang sampai dengan saat ini tidak terselesaikan, serta penerapan sistem CoB yang tidak berjalan, padahal BPJS kesehatan ini sudah berjalan efektif 4 bulan sejak berlaku tanggal 1 Januari 201. Hal-hal yang kami jelaskan ditas adalah bukti bahwa BPJS Kesehatan tidak profesional,” teriak massa.

Tidak sampai disitu saja penderitaan pekerja/ buruh akan bertambah lagi sebab pemerintah akan memberlakukan ketentuan pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masa kepesertaan 5 Tahun setelah berhenti bisa diambil, akan tetapi terhitung sejak Juni 2015 kepesertaan 10 tahun baru bisa diambil oleh pekerja/buruh. Kebijaksanaan pemerintah ini menambah penderitaan dan kesengsaraan pekerja/buruh.

Dengan ini, massa mengambil sikap: Tolak dan lawan tuntutan pihak yang menginginkan penutupan perusahaan – perusahaan yang ada dikawasan Danau Toba; Tolak rencana Pansus DPRD terhadap perusahaan di kawasan Danau Toba; Turunkan Harga Gas Industri di Sumut yang membuat perusahaan tutup dan terjadi PHK massal terhadap Pekerja/Buruh. Diminta kepada Pemerintah/ Menteri ESDM agar menetapkan harga gas sebesar USD 4-6 / mmbtu agar sesuai dengan motto Gubsu: Sumatera Utara yang Berdaya Saing dengan Propinsi Lain Maupun Negara Tetangga di Era MEA”.

Selain itu, meminta Kembalikan penyelenggara kesehatan Pekerja/ Buruh yang dikelola oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan Tolak Pengambilan JHT Pekerja/ Buruh masa kepesertaan 10 tahun menjadi kepada ketentuan semula 5 tahun.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ikut turun berunjukrasa mengatakan, dewasa ini perusahaan semakin sulit akibat banyaknya kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak dan mendukung pengusaha. “Banyaknya gangguan kepada perusahaan seperti tuntutan untuk menutup enam perusahaan di sekitar Danau Toba menunjukkan iklim usaha di Sumut sangat buruk. Bagaimana mau menarik investasi kalau perusahaan yang beroperasi secara legalpun tidak bisa dilindungi,” katanya.

Anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat, Guntur Manurung yang mendengar aspirasi pekerja/buruh dan pengusaha berjanji akan membahas persoalan ini di DPRD, sebelum memberikan rekomendasi ke Pusat.

Usai berunjukrasa di DPRD Sumut, aksi dilakukan ke PT. PGN, Jalan Imam Bonjol. Di PGN, massa yang diterima Pelaksana Harian General Manager PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Strategic Busines Unit III Sumatera Bagian Utara, Ertanto H Wijayanto.

Wakil Ketua APINDO Sumut, Johan Brien yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguna Gas (Apigas), Johan Brien meminta PGN tidak menaikkan harga. “Kami minta PGN menjual harga gas dari Arun itu seharga 4 dolar AS per MMBTU dan gas lama dijual dengan harga tetap 8, 7 dolar AS per MMBTU,” katanya.

Alasan dia, di Jawa dan Riau harga gas masih 6,5 MMBTU. “Pengusaha Sumut tidak mau di-anaktiri-kan,” katanya seraya meminta PGN membicarakan persoalan ini ke Pusat.

Menurutnya, pembiayaan pemipaan Gas Arun ke Belawan ditanggung pemerintah. Karena pemerintah yang membatalkan Terminal Gas Terapung PGN di Belawan dan membuat Sumut tergantung dengan Gas Arun.

Sementara, Ertanto menyebutkan, sudah 10 tahun PGN tidak menaikkan harga gas. Adapun harga gas baru belum diputuskan karena menunggu keputusan Pusat. “Kami akan menyampaikan aspirasi ke Pusat,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *