Kopindo: Bubarkan Saja Kopertis

MEDAN | Ketua Konsultan Pendidikan Indonesia (Kopindo) Drs Joharis Lubis MM MPd meminta agar Kopertis Wilayah I Sumut dibubarkan, karena disana ada pemalsuan. Seperti Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) yang sudah dirancang lama.

KEPALA BARESKRIM“Misalnya dibuat nama si A dalam daftar pertama. Tapi selang berikutnya si A ini tidak mendaftar, lalu masuk B dan si A tadi digantikan B. Begitulah kejadiannya, bisa orang kuliah hanya 6 bulan saja dan tiba-tiba jadi sarjana. Itu yang namanya STIA (sekolah tidak ijazah ada). Polisi harus mengejar atau jangan-jangan dipenegak hukum banyak yang terlibat. Kenapa tidak berani mengungkap ini,” katanya.

Justru itu, Kopertis harus dibubarkan karena dengan lemahnya pengawasan membuat kejadian terjadi apalagi sudah berpuluh tahun. Ini harus ditindak dan dibersihkan.

“Kita mendukung Menristek Dikti dengan membongkar ijazah palsu. Namun perlu semua dibongkar karena di Sumut ada beberapa PTS yang kuliah sedikit hanya sekitar 50 orang. Tetapi saat wisuda jumlahnya bisa dua ribu,” kata Joharis yang juga Sekretaris umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Sumut.

Jadi jangan tanggung-tanggung memberantasnya. Pasalnya, data awal mahasiswa PTS itu harus dipantau sesuai daftar evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED). Di Kopertis itu ada tim penyelidik untuk PTS.

Kenapa tidak diberdayakan. Justru itu membuat beberapa PTS membuka perkuliahan di beberapa tempat dan di kampusnya pun tidak layak. Kenapa dibiarkan Kopertis. Itukan kelemahan Kopertis.

Untuk itu, Joharis mengusulkan agar dibuat UU pencucian ijazah. Selain itu, berdayakan staf Kopertis khusus tim penyidik PTS dan penyidik ijazah palsu. Kepada mereka yang sudah menerima dan memakai ijazah bodong supaya segera mengembalikannya ke pemerintah.

Jadi jangan hanya PNS saja yang disuruh periksa, tetapi semuanya termasuk swasta yang memakai ijazah bodong itu, karena merusak pendidikan. Ini harus dibongkar supaya tidak terjadi pada generasi berikutnya.

“Kita merasa sedih karena capek-capek sekolah dalam waktu yang lama, tetapi tiba-tiba ada orang lain yang mendapat gelar doktor yang membuat heran, bukan cemburu. Kita tidak tahu kapan kuliahnya. Ini harus diperbaiki lagi,” kata Joharis.

Menurut dia, kasus ini gampang memperbaikinya, ketika seseorang sudah sarjana, coba saja di test dari satu bidang studi saja. Selanjutnya buat survei, lalu tanya siapa temannya sebangku. Jangan-jangan pakai gacok saat ujian. Untuk memperbaiki ini dari hulu sumbernya dari mana.

Ijazah itu hendaknya jangan jadi suatu ukuran dalam mencari pekerjaan, namun harus ada test potensi akademik (TPA), kalau mau baik. Joharis juga menyinggung tentang ujian paket A,B,C.

“Ini juga harus diawasi ketat. Jangan-jangan dalam tahun yang sama seseorang bisa juga lulus sarjana dengan kelulusan paket A,B,C itu,” tambahnya.

Ketika disinggung Kopertis itu hanya mengawasi PTS yang legal atau punya izin saja, Joharis mengatakan tidak. Karena semua izin dari Dikti yang diketahui Kopertis. Maka itu, kalau tidak mampu lebih baik dibubarkan saja Kopertis, karena manfaatnya tidak ada lagi.

Dikatakannya, akan lebih baik lagi pemerintah yang mengawasi PTS dan regulasinya terserah pemerintah bagaimana modelnya supaya ini bisa dikontrol. Jadi dibuatlah sistem UU baru atau bagaimana caranya supaya ini bisa terjawab.

Dia menyesalkan setelah 12 tahun baru terungkap pemalsuan ijazah bodong yang dilakukan oleh University of Sumatera. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *