PPTKIS harus Punya Izin dari Disnaker dan BP3TKI

MEDAN | Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemasyarakatan Program di Balai Pelayanan dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Siti Rorijah menegaskan, Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), agar mempunyai izin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) dan BP3TKI.

KEPALA BARESKRIMMenurutnya, saat ini yang terdaftar PPTKIS sebanyak 37 perusahaan dan 9 nama – nama Dirut PTKIS. “Dari 37 PPTKIS masih ada pihak Direktur Utama belum mencabutnya tanpa ada pemberitahuan kepada Kepala Cabang. Dan pihak BP3TKI dan Disnaker Provsu akan memberikan sanksi kepada Kepala Cabang yang tidak mempunyai izin,” ujarnya, pekan lalu.

Siti Rorijah mengatakan, peraturan ini sudah berkekuatan hukum telah Makamah Konstitusi melalui UUD No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan putusan No 012/PUU-I/2003. Ketika perusahaan akan membuka PPTKIS, pihak Disnaker bersama BP3TKI akan memeriksa ke tempat tersebut, untuk memastikan jika perusahaan itu beraktivitas menampung TKI. “Jika berdiri tetapi tidak untuk TKI, maka akan diproses,” ucapnya seraya menambahka, banyak sekarang ini pihak perusahaan mendirikan PT, tetapi perusahaan disulap menjadi tempat kos – kosan.

Awak media yang mewawancari Kepala Bidang Penempatan, Evelin mengungkapkan, selama ini pihakny belum pernah mendapatkan perusahaan yang tidak mempunyai izin. “Semuanya memiliki izin dan mendirikan PPTKIS untuk digunakan mengurus TKI melalui PT – PT tersebut,” katanya. (man/B)

Satu tanggapan untuk “PPTKIS harus Punya Izin dari Disnaker dan BP3TKI

  • 30 Juni 2015 pada 12:59 AM
    Permalink

    Numpang tanya nih apakah perusahaan boleh mengkontrak karyawan 3 tahun dengan kontrak jangka1 tahunlalu di jadikan harlep lalu di kontrak lagi

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *