Legislator Sumut Ragukan Penilaian WTP dari BPK

MEDAN | DPRD Sumatera Utara (Sumut) meragukan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014.

KEPALA BARESKRIMHasil kunjungan kerja (Kunker) Dewan ke 12 daerah pemilihan ditemukan sejumlah proyek yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Dewan pun meminta BPK mengaudit investigasi proyek-proyek yang dinilai masih bermasalah.

“Banyak proyek pembangunan dikerjakan tidak sesuai standar yang tertuang dalam kontrak kerja. Kami rekomendasikan pimpinan Dewan surati BPK untuk melakukan audit investigatif,” kata Ketua Tim 2 Kunker Dapil Sumut III (Deliserdang) Wagirin Arman dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, di Medan, Selasa (30/6/2015).

Disebutkanya, proyek program kegiatan pematangan lahan terminal VIP Bandara Kuala Namu seluas 148 x 69,5 meter dengan anggaran sebesar Rp1.927.116.546 oleh Dinas Perhubungan yang dinilai tidak tepat sasaran. Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, anggaran tersebut terlalu besar dan tidak memberikan manfaat untuk masyarakat secara langsung.

Tim juga menemukan proyek di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut yang tidak sesuai bestek seperti yang tertuang di kontrak kerja. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan sungai di Sungai Merah sepanjang 200 meter dengan realisasi anggaran Rp 588.852.000 tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang seharusnya.

“Ini perlu diaudit investigasi dan meminta gubernur mengevaluasi keberadaan Kepala Dinas PSDA Sumut,” katanya.

Tim juga meminta audit investigasi terkait 10 proyek dikerjakan dinas Binamarga Sumut senilai Rp58,989 miliar. Di antaranya, peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Deli Tua – Tiga Juhar sepanjang 2,556 Km dan pelebaran jalan 4 meter menjadi 6 meter berbiaya Rp6,675 miliar tidak sesuai pekerjaan dengan kontrak.

Sebanyak 18 proyek senilai Rp6,867 miliar dikerjakan Dinas Tataruang dan Pemukiman juga disoroti. Diantaranya terkait dengan pembangunan jalan yang tidak sesuai peruntukan, karena pembangunan jalan dinilai bukan untuk kepentingan umum, namun kepentingan pribadi atau seseorang.

Tim Kunker Dapil Sumut IX juga mempertanyakan hasil audit BPK yang memberikan predikat opini WTP. Ketua Tim Kunker Dapil Sumut IX Sarma Hutajulu mengatakan temuan di lapangan ditemukan masih banyak utang Pemprov Sumut baik itu bantuan keuangan provinsi (BKP) dan DBH kabupaten/kota yang belum terbayarkan.

“Kita mempertanyakan dan meminta audit investigasi secara menyeluruh,” katanya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *