Ombudsman Temukan Sejumlah Permasalahan di Pelabuhan Belawan

MEDAN | Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan di operasional Pelabuhan Belawan Medan, Sumut. Hasil pemeriksaan pada tahun 2013 antara lain menunjukkan dwelling time (waktu tunggu barang) di pelabuhan itu mencapai 10 hingga 15 hari.

KEPALA BARESKRIMNamun dweelling time itu segera bisa terpotong seiring dengan akan beroperasinya Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT), dimana TPFT yang dibangun Desember 2014 yang juga dilengkapi lokasi behamdle dan Hi-Co Scan untuk mempercepat proses pemeriksaan kontainer itu, resmi beroperasi akhir September 2015.

Pada tinjauan mendadak di kawasan Pelabuhan Belawan, Ombudsman RI menemukan bahwa salah satu rekomendasi pihaknya, yakni dibangunnya TPFT untuk memangkas panjangnya dwelling time di Pelabuhan Belawan, sudah terlaksana.

“Fisiknya sudah dibangun, tinggal sistem koneksi IT (informasi teknologinya yang sedang dikerjakan,” kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Agus Sunanto, di sela tinjauan mendadak Ombudsman RI atas pembangunan TPFT di Kawasan Pelabuhan Belawan, (5/8/2015).

Penanggungjawab operasional TPFT, Yuda dari PT Graha Segara menjelaskan, tempat masuk dan keluarnya (get in-get out) kontainer sebagai bagian dari TPFT, rampung pada awal September tahun ini, demikian juga sistem koneksi IT-nya. “SDM 90% pekerja lokal dan TPFT siap operasi akhir September ini,” ungkap Yuda.

Dengan beroperasinya TPFT, menurut Yuda, akan memangkas waktu dweelling time hingga 3-4 hari. Sebab, di TPFT terintegrasi semua pelayanan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Balai Karantina, Bea Cukai dan lainnya. “Pemeriksaan satu kontainer dipastikan rampung 1×24 jam,” kata Yuda.

BBKP sendiri, sebagai salah satu pihak yang kinerja diperiksa Ombudsman, kata Agus Sunanto, sudah mulai berbenah. “Namun ada satu hal penting, agar Karantina dalam alur pemeriksaan kontainer, jangan lagi ditempatkan di belakang, tetapi harus di alur awal. Logikanya bahwa setiap barang masuk yang steril, itu yang diproses ijin dan kewajibannya, bukan bayar bea masuk dulu baru diperiksa,” katanya.

Anggota Ombudsman RI Muhammad, Khoirul Anwar didampingi Asisten merangkap Tim Investigasi Sistemik Pelabuhan, Saputra Malik dan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Drs Abyadi Siregar serta asisten Dedy Irsan pada tinjauan mendadak itu, mengapresiasi tindak lanjut oleh Kementerian Pertanian atas rekomendasi pihaknya tersebut.

Ombudsman, ujarnya, akan mendorong semua perizinan di Pelabuhan Belawan dalam proses masuknya barang impor yang dikeluarkan pihak-pihak terkait, harus terpusat di TPFT. “Harus satu pintu, Jakarta pun (pusat-red) saya kira kalau mau ini semua cepat, harus menyerahkan perizinan ke sini,” katanya.

Kemudian yang lebih penting lagi, adalah agar dwelling time di Pelabuhan Belawan bisa secepatnya, termasuk usulan BBKP agar berada di depan pada proses pemeriksaan barang.

“Itulah makanya kami tinjauan mendadak kemari. Dari sini, apa-apa yang menjadi kendala bisa kami push lagi ke pihak-pihak terkait mempercepat pelayanan dan perizinan,” katanya.

Sebelumnya, Ombudsman telah melaporkan kepada Presiden RI kondisi Pelabuhan Belawan berdasarkan hasil pemeriksaan di pelabuhan itu yang dilakukan tahun 2013. Sejumlah persoalan yang ada, antara lain waktu sandar kapal cukup lama, antrian kapal hingga sekitar 15 hari akibat kurangnya luas dermaga dan peralatan sehingga waktu bongkar kapal lambat.

Kemudian kinerja bongkar muat masih di bawah standar, sehingga menyebabkan biaya tinggi, tidak sterilnya pelabuhan karena orang bebas ke luar masuk pelabuhan, sehingga sering terjadi pencurian isi kontainer.

Pelabuhan Belawan belum memiliki lokasi pemeriksaan jalur merah yang memadai, dan belum memiliki timbangan kontainer, sehingga terjadi kasus kehilangan isi kontainer. Kemudian belum memiliki instalasi karantina yg memadai, meski Pelabuhan Belawan ditunjuk sebagai pelabuhan masuk holtikultura serta ekspor produk agro.

Ditemukan juga PT Catur Batavia selaku penyedia layanan laboratorium, dalam melakukan pemeriksaan katagori low risk, pengusaha dikenakan biaya Rp 250.000. Ada juga temuan dimana Pelabuhan Belawan belum memiliki Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) dan lokasi behamdle yg memadai dan belum adanya Hi-Co Scan utk mempercepat proses pemeriksaan kontainer.

Kemudian pemeriksaan kontainer tergantung pada ketersediaan buruh. Sementara Belawan International Container Terminal (BICT) tidak dapat menyediakan buruh dan proses pemindahan kojtainer menjadi lama karena Pelabuhan Belawan hanya memiliki 1 Forklifts dan 11 Crane.

Ditemukan juga adanya pungutan liar untuk biaya penarikan sebesar Rp 500.000 per kontainer ke lokasi behandle dan volume jalur merah 20% dari keseluruhan kontainer yang masuk, serta dwelling time diproses jalur merah masih lama, yaitu rata-rata 7-10 hari.

Atas temuan itu, Ombudsman merekomendasikan kepada pihak yang mengatur Pelabuhan Belawan agar menyusun standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009.

Setidak-tidaknya, agar ditetapkan maklumat pelayanan, pejabat pengelola pengaduan, prosedur pelayanan, jangka waktu proses pelayanan, tarif/biaya, dimana semuanya harus dipublikasikan secara terbuka.

Rekomendasi lainnya memberlakukan sistem pembayaran single billing pada biaya kontainer yang dipindahlokasikan (PLP) dan biaya bongkar muat kargo curah dan cair (liquid). Kemudian menambah fasilitas dan peralatan guna penarikan kontainer ke lokasi behandle agr pelayanan penarikan ke lokasi behandle bisa diselesaikan maksimal 1 x 24 jam serta membangun fasilitas TPFT. “Kita terus memonitor sampai sejauh mana tindak lanjut rekomendasi kita ini,” ujarnya. (ucup/rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *