Harga Gas Melangit | Industri Gas Ngadu ke Presiden

MEDAN | Pengusaha Gas di Propinsi Sumatera Utara (Sumut) mengeluhkan kondisi harga gas yang melambung tinggi dari sebelumnya sekitar USD 8.7/MMBTU menjadi USD 14/MMBTU.

KEPALA BARESKRIMPadahal harga gas di Jawa Barat dan sekitarnya hanya sebesar USD 9/MMBTU, Jawa Timur USD 6.5/ MMBTU, Batam USD 6.0/ MMBTU dan Singapore USD 3.87/MMBTU serta Malaysia USD 3.58/MMBTU. Dengan harga gas di Medan-Sumatera Utara dinaikkan menjadi USD 14/MMBTU, maka industri Sumut akan banyak yang tutup dan puluhan ribu pekerja buruh akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan industri yang ada di Jawa, Jawa Timur dan Batam, apalagi untuk dapat bersaing dengan industri yang ada di Singapore dan Malaysiaā€ˇ yang letaknya head to head dengan Medan Sumatera Utara di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

“Hal ini akan berdampak menambah penggangguran dan menambah tinggi angka kriminalitas di Medan-Sumatera Utara,” kata Wakil Ketua APINDO mm\Sumatera Utara, Johan Brien SE SH MM MBA kepada wartawan, Selasa (25/8/2015), di Medan.

Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumatera Utara, saat ini perekonomian dunia tengah lesu dengan adanya penemuan shale gas yang harganya hanya berkisar USD 2-3/MMBTU. Ini mengakibatkan harga minyak dan gas dunia anjlok hingga tinggal tidak mencapai 50% dari harga sebelumnya. “Kadin Indonesia, Gubsu, DPRD Sumut, Apindo Sumut, Apigas Sumut dan Kadin Sumut telah menyarankan kepada pemerintah, agar harga gas juga dapat diturunkan 50%. Anehnya, PGN justru menempuh langkah menaikkan harga gas hingga hampir 2x lipat dengan alasan bahwa ini putusan dari pusat,” ujar Johan Brien.

Sebagai laporan, Industri Pemakai gas Sumut telah membuat Surat Penolakan Harga Gas Kepada PGN, namun tidak ditanggapi sama sekali dan malah mengatakan, jika tidak bersedia maka aliran gas akan ditutup ke industri. “Kami tiada daya sama sekali, mohon kiranya Presiden untuk dapat menetapkan harga gas yang kompetitif untuk Medan – Sumatera Utara yang adil, fair dan harga gas yang dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia maupun Negara ASEAN lainnya,” ucapnya.

Dalam hal ini, alangkah baiknya jika ada yang dapat mengingatkan Menteri terkait ataupun Kepala BPH MIGAS untuk dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan visi dan misi atas keberadaan mereka, yang mana MIGAS ini adalah salah satunya untuk kesejahteraan rakyat guna untuk menunjang perekonomian nasional. Sehingga Gas ini dilakukan sebagai barang modal pembangunan pertumbuhan nasional bukan dilakukan sebagai komoditi dagangan untuk kepentingan ataupun keuntungan pihak tertentu dengan mengorbankan industri.

APINDO berharap ke Presiden agar harga gas PGN existing yang berasal dari Pertamina EP ditetapkan sebesar USD 8.7/MMBTU; Toll fee atas Gas yang berasal dari Arun sebesar USD 2.8/MMBTU agar ditiadakan atau tidak dibebankan kepada Industri Sumut, sebab jika FSRU yang di Belawan tidak dipindahkan ke Lampung oleh pemerintah, maka toll fee ini tidak ada sama sekali, maka sudah wajar dan sepatutnya toll fee gas Arun ini adalah menjadi tanggungan pemerintah.

“Selanjutnya, kami mengharapkan Pemerintah agar mencari gas yang murah, seperti Shale gas yang hanya sekitar USD 2-3/MMBTU; Sumur gas yang ada di Gebang Langkat – Sumatera Utara, yang volumenya sekitar 40 MMSCFD, yang mana ijinnya telah bertahun-tahun diberikan pemerintah agar disegerakan explorasi-nya oleh pihak pemegang ijin; Gas dari sumur gas Benggala 3 di Langkat – Sumatera Utara agar September 2015 segera dapat dialirkan ke industri Sumatera Utara, dan harga gas tersebut tidak dinaikkan oleh Pertamina EP maupun oleh PGN, agar ada kemandirian energi gas Sumatera Utara dan Sumatera Utara yang berdaya saing; dan Gas dari Tangguh Papua yang dijual ke China USD 3/MMBTU, kiranya harga jual tersebut dapat diterapkan kepada industri dalam negeri,” minta APINDO. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *