HeadlineIndeksRegulasi

Pengangkatan Wakil Direktur RSU Haji Medan Kangkangi Perda Gubsu

MEDAN | Pengangkatan Wakil Direktur di intitusi RSU Haji Medan dinilai mengkangkangi Peraturan Daerah Gubernur Sumatera Utara (Perda Gubsu) bernomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumut.

perda gubsuKEPALA BARESKRIMInformasi yang diperoleh media, Plt Direktur RSU Haji Medan, dr Diah Retno W Kusumaningtyas mengangkat ‘pembantu-pembantunya’ tanpa melakukan pengajuan usulan ke Gubernur Sumut. Karena pengangkatan Wakil-wakil Direktur RSU Haji Medan seharusnya mengacu pada Perda Gubsu No 11 tahun 2014.

Namun kenyataannya tidak demikian. Sumber yang enggan namanya menyebutkan, seperti pengangkatan Wakil Direktur Administrasi dan Umum yang kini diamanahkan kepada H Sampurno Siregar SE menjabat berdasarkan keputusan Direktur RSU Haji Medan nomor 01/SK/DIR/RSHM/I/2015 tentang penghujukan Pelaksana Harian (Plh) Wakil Direktur Administrasi dan Umum.

Plt Direktur RSU Haji Medan, dr Diah Retno W Kusumaningtyas pada 12 Januari 2015, melalui keputusannya tersebut menghunjuk H Sampurno Siregar SE untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Plh Wakil Direktur Administrasi dan Umum RSU Haji Medan Provinsi Sumut.

“Keputusan Plt Direktur RSU Haji Medan dinilai cacat, karena tidak mengacu pada Perda Gubsu No 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan Provinsi Sumut. Ini patut dipertanyakan?” ujar sumber seraya menambahkan, begitu juga dengan kebijakan yang timbul akibat dikeluarkannya SK Plh Wakil Direktur Administrasi dan Umum tersebut yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pengelolaan dan operasional RSU Haji Medan apakah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum mengingat begitu banyaknya persoalan keuangan dan kepegawaian yang dihadapi oleh RSU Haji Medan.

Didalam Perda Gubsu No 11 tahun 2014 sudah jelas disebutkan pada pasal 6 tentang Kepegawaian dan Pengangkatan pada ayat 1 yang petikan isinya menjelaskan ‘Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dari isi pasal 6 ayat 1 sudah jelas dijabarkan. Namun, faktanya Plt Direktur RSU Haji Medan, dr Diah Retno W Kusumaningtyas telah mengkangkangi Perda Gubsu 11/2014. Ada apa ini. Patutnya pengangkatan H Sampurno Siregar SE dicurigai dan dipertanyakan,” cetus sumber.

Bukan hanya pengangkatan Sampurno Siregar yang dipersoalkan, juga Wakil-Wakil Direktur lain, seperti Wakil Direktur Pelayanan Medis, dr Muslih Perangin-angin SpOG dan Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik, dr Ilham Budiono SpB yang kabarnya tak memiliki SK Pengangkatan dari Gubsu sesuai Perda No 11/2014. “Kedua Wadir itu kabarnya telah pensiun dan menjabat pada zaman kepemimpinan Direktur RSU Haji Medan sebelumnya Diah Retno,” ucap sumber.

Sementara itu, Wadir Administrasi dan Umum RSU Haji Medan, H Sampurno Siregar SE yang dikonfirmasi via SMS ke nomor 081263271XXX, Minggu (4/10/2015), terkait pengangkatan jabatan sebagai Wadir Administrasi dan Umum kabarnya cacat, karena berdasarkan Perda Gubsu No 11/2014 pasal 6 ayat 1 pengangkatan wadir oleh Gubsu, namun data SK pengangkatan oleh Plt Direktur, hingga berita ini diturunkan ke publik belum memperoleh jawaban.

Sama hal juga SMS yang dikirim ke Wadir Pelayanan Medis, dr Muslih Perangin-angin SpOG ke nomor 08126023XXX dan Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik, dr Ilham Budiono SpB ke nomor 0811613XXX terkait kabar jabatan tak mengantongi SK Pengangkatan Gubsu berdasarkan Perda No 11/2014, tak memberikan penjelasan kepada media.

Plt Direktur RSU Haji Medan, dr Diah Retno W Kusumaningtyas yang dikonfirmasi via SMS ke nomor 08126264XXX soal pengangkatan Wadir-wadir RSU Haji Medan diduga mengkangkangi Perda Gubsu No 11/2014 pasal 6 berisikan pengangkatan Direktur dan Wadir oleh Gubsu, sementara ibu Diah mengangkat Wadir yang dinilai merujuk Perda tersebut, juga tak mendapat respon jawaban.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Komunitas Masyarakat Nasional Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (KOMNAS RI Sumut), M Ritonga yang dimintai komentarnya terkait pengangkatan Wadir RSU Haji yang mengkangkangi Perda Gubsu No 11/2014, menyayangkan sikap Plt Direktur yang tak paham peraturan. “Perda itu adalah bentuk peraturan yang telah dibuat pemerintah daerah dengan restu DPRD Provinsi SUmut. Seharusnya merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Bukan memutuskan atas kehendak diri dengan mengindahkan peraturan yang ada,” kata M Ritonga, Minggu (4/10/2014).

Muklis mengingatkan managemen RSU Haji Medan agar berbenah diri. “Sudah layak managemen RSU Haji Medan dibenahi oleh Pemprov Sumut. Karena saat ini managemen RSU Haji Medan sedang diterpa berbagai persoalan hukum, seperti kasus korupsi,” ucapnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button