Penyidik Kejagung Bidik Para Camat se-Kota Medan

MEDAN | Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melanjutkan penyelidikan aliran dana bansos (bantuan sosial) yang diduga dikorupsi, dengan tersangka GPN Gubernur Sumut Non Aktif.

KEPALA BARESKRIMKali ini, Penyidik Kejagung membidik para Camat se-Kota Medan. Untuk tahap awal, penyidik melakukan pemanggilan sejumlah para Camat. Ada 21 Camat di Kota Medan dipanggil Penyidik Kejagung, Jumat (20/11/2015).

Pemeriksaan yang dilakukan di Aula Kantor Kejari Medan, Jalan Adinegoro, dengan agenda klarifikasi terkait pengusutan dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2011-2013.

Ketua Tim Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (P3TPK Kejagung RI), Viktor Antonius mengatakan, pemanggilan para Camat ini dilakukan, karena ditemukannya sebanyak 16 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penerima bansos yang fiktif.

“Camat kita panggil untuk membuktikan bahwa LSM yang fiktif tersebut benar atau tidak menerima bansos. Jika memang benar menerima, maka kita akan menuliskan LSM fiktif tersebut ke BAP para camat,” jelas Viktor.

Dikatakan Viktor, kerugian negara akibat korupsi Bansos yang melibatkan Gubernur Sumut Non Aktif GPN diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Bahkan, kata Viktor, nilai tersebut akan bisa bergambar jika penyidik kembali menemukan alat bukti baru penyaluran bansos ke sejumlah lembaga yang diduga fiktif. “Perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp2,1 miliar dan ini bisa bertambah,” jelas Viktor.

Viktor mengatakan, munculnya kerugian negara itu setelah BPK RI melakukan audit. “Setelah pemeriksaan selesai, kemungkinan BPK akan kembali melanjutkan perhitungan kerugian keuangan negara. Kita lihat situasinya nanti,” pungkasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *