EkonomiHeadlineIndeksRegulasi

ASPARI Sumut Tuding Pemerintah Tak Lindungi Peternak Daerah

MEDAN | Asosiasi Peternak Ayam Rakyat Indonesia (Aspari) Sumatera Utara (Sumut) menuding Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) serta instansi terkait, tak bekerja dalam melakukan perlindungan terhadap para peternak di daerah tersebut.

KEPALA BARESKRIMPadahal, pada pasal 29 ayat 5, dikatakan, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar. Dan pada pasal 36 ayat 5, dikatakan, Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

“Semua, ternyata hanya omong kosong belaka. UU yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 4 Juni 2009 lalu, kini seperti macan kertas. Garang di kertas, tak berdaya dalam realitas,” ujar Ketua Aspari, T. Zulkarnaen, didampingi Sekretaris Aspari Sumut, Faisal Halim SH, dalam siaran persnya yang diterima, Minggu (22/11/2015), di Medan.

Dalam persoalan ini, Aspari Sumut, yang mewakili 1.750 peternak, saat ini merasa seperti ‘sapi perah’ dimana para peternak di Sumatera Utara merasa dirugikan bahkan kehilangan hartanya akibat dari kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kualitas DOC (Bibit), Pakan dan Obat-obatan serta harga yang dibuat sesuka hati, dengan modal Rp16.000 namun dijual dengan harga Ep11.000, sehingga hal itu menimbulkan hutang yang nilainya tak tanggung-tanggung.

Dikatakan T Zulkarnaen, sebagian besar industri peternakan ayam komersial di Indonesia merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendominasi pasar, dengan menguasai sekitar 70 hingga 80 persen pasar. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button