HeadlineIndeksKriminalitas

Direktur PT Agro Lintas Nusantara Dilaporkan ke Bareskrim Polri

MEDAN | Terkait adanya laporan KP USU ke Mabes Polri dengan tanda bukti lapor No: TBL/372/V/2015/Bareskrim, dimana Dr Darwin Dalimunthe PhD, selaku Sekretaris KP USU melaporkan Yosua Irawan Lau, selaku Direktur PT Agro Lintas Nusantara dan Hidayat Batubara, selaku mantan Bupati Madina, dengan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta authentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau pasal 266 KUHP, Kuasa Hukum KP USU, Sedarita Ginting, dari Kantor Hukum Nasution, Ginting & Partners, mengatakan, pihaknya membenarkan adanya laporan tersebut.

KEPALA BARESKRIMMenurutnya, sejauh ini pihak KP USU memberikan apresiasi terhadap Polri, yang secara profesional memproses laporan pengaduan mereka terhadap Yosua Irawan Lau dan Hidayat Batubara.

“Kami juga sangat berharap dan ingin agar kedua laporan tersebut, statusnya dinaikkan menjadi lebih maju dengan mengarah kepada adanya tersangka,” sebut Sedarita Ginting, ketika dihubungi wartawan, (30/11/2015).

Menurutnya, saksi-saksi dari KP USU sudah maksimal memberikan keterangan kepada Mabes Polri, baik dari pengurus maupun dari masyarakat di sekitar area Lahan KP USU, di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

“Dari laporan yang pertama, dari komunitas masyarakat sudah memberikan keterangan kepada Mabes, mereka dari pihak yang mendukung KP USU. Yang kedua yang telah diperiksa berasal dari struktur pengurus maupun staf lapangan KP USU,” sebutnya.

Artinya, lanjut Sedarita Ginting, secara fakta hukum, bahwa bukti permulaan itu sudah terpenuhi. Nah dengan bukti-bukti itu, KP USU ingin agar polisi menaikkan terlapor menjadi tersangka.

Terkait adanya akta Perjanjian, Pelepasan Hak dan Kerjasama Pembangunan Perkebunan Sawit yang dibuat oleh Notaris & PPAT, Bertha Herawati SH MKn, yang disinyalir adanya keterangan palsu yang dimasukan dalam akta authentik tersebut, yang menyatakan masyarakat telah menyerahkan lahan kepada PT ALN, padahal tanah tersebut adalah lahan yang dikuasai oleh negara, dimana lahan tersebut adalah lahan eks PT Keng Nam, Kuasa Hukum KP USU mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menguji legalitasnya, menguji keberadaan yang sesungguhnya.

“Nah itu salah satu bagian yang kita ragukan, apakah memang betul itu pihak yang terakomodir dalam akte tersebut atau hanya memang sekedar klaim mengklaim. Dan sampai sejauh mana orang-orang yang terlibat itu dan kepentingannya dengan persoalan itu,” sebutnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button