Lima Menteri Keroyokan Bangun Destinasi Danau Toba

TOBASA | Impian masyarakat Sumatera Utara (Sumut) memiliki destinasi wisata yang cantik dan menarik bakal segera terwujud. Pemerintah Pusat sepakat mempoles Danau Toba sebagai kawasan destinasi prioritas pembangunan nasional, karena Danau Toba masuk dalam Top Ten Pengembangan Kawasan Destinasi Prioritas.

KEPALA BARESKRIMHal itu telah disepakati oleh lima kementerian, yakni Menteri Kemaritiman, Rizal Ramli, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Destinasi Danau Toba, yang berlangsung di Institut Teknologi DEL Laguboti Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sabtu (9/1/2016).

Rakor Tindak Lanjut Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang dipimpin Menteri Kemaritiman Rizal Ramli dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Bupati/Walikota 7 daerah, Kapolda Sumut Irjen Pol Ngadino, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat dan adat se-Tobasa.

Rizal Ramli mengatakan, pembangunan destinasi wisata Danau Toba telah dinanti rakyat Sumut selama berpuluhan tahun. Di tahun ini, mimpi itu akan jadi kenyataan. Pemerintah Pusat akan melakukan pembangunan infrastruktur menuju Danau Toba. Bukan hanya itu, waduk danau yang terbesar di Asia Tenggara ini akan disulap menjadi destinasi unggulan Sumut yang bakal menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Namun, dalam pembangunannya butuh dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar Danau Toba yang mayoritas bersuku Batak. Kendati miliki keindahan alam yang elok dipandang, namun kondisi lingkungan dan air tawarnya jorok dan bau.

“Hal itu dipengaruhi masih banyaknya keramba-keramba miliki masyarakat dan swasta yang mencemari air hasil buangan pakan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah,” cetus Rizal.

Budaya seperti ini harus segera direvolusi. “Mental masyarakat harus segera direvolusi. Tata krama orang Batak yang dikenal kasar dan sangar jika dipandang harus diubah. Ke depan masyarakatnya smile (senyum) dalam menghadapi wisatawan,” harapnya.

Program pembangunan infrastruktur menuju Danau Toba yang dilakukan pemerintah berupa pembangunan jalan tol, rehabilitasi destinasi Danau Toba dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Infrastruktur jalan, jaringan komunikasi, sanitasi air bersih menjadi prioritas pembangunan kawasan destinasi Danau Toba yang akan dilakukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba,” katanya.

Dalam hal ini disepakati Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai singel managemen. “Diterapkan Management Competition di mana akan memacu stakeholder di Sumut untuk ikut berpartipasi dalam mendukung pembangunan destinasi Danau Toba,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, anggaran pembangunan infrastruktur kawasan Danau Toba yang dialokasikan sebesar Rp 21 triliun, di mana Rp 10 triliun bersumber dari APBN dan sisanya dengan menggandeng pihak swasta untuk ikut dalam membangunan destinasi Sumut.

“Kita berharap, dengan terbangunnya infrastruktur Danau Toba yang lebih baik lagi dapat mendorong peningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal dan mancanegara untuk datang ke Sumut,” ujarnya.

“Kita targetkan akan mendatangkan 1 juta kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Kunjungan wisatawan akan mendongkrak pertambahan devisa negara yang diprediksi mencapai puluhan triliun rupiah,” katanya.

Menteri PU Pera, Basuki Hadimuljono menyebutkan, insfrastruktur jalan tol yang akan dibangun menuju destinasi Danau Toba sepanjang 116 kilometer dengan jarak tempuh waktu 90 menit.

“Selama ini untuk mencapai Danau Toba dari Kota Medan – Parapat membutuhkan waktu 5-6 jam. Dengan adanya jalan alternatif yang akan dibangun pemerintah akan mempersingkat perjalanan wisatawan ke Danau Toba. Inilah yang menjadi daya tarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumut,” katanya.

Bukan hanya itu saja, jalan alternatif lain juga akan ditembus oleh pemerintah. Seperti jalan dari Sibolga menuju Danau Toba menjadi prioritas pemerintah untuk menembusnya. Selain itu, membangun jalan lingkar Samosir. Statusnya akan menjadi jalan nasional.

Transportasi lain yang akan diutamakan dalam pengembangan destinasi wisata Sumut adalah kereta api. Tapi masih dalam kajian lagi oleh pemerintah.

Luhut Binsar Panjaitan mewakili orang Batak di Sumut berharap pembangunan infrastruktur kawasan Danau Toba segera terealisasi.

Bukti komitmen pemerintah membangun wisata Danau Toba, dituangkan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli dengan menggelar rapat koordinasi pengembangan kawasan Danau Toba bersama 5 lima beserta pemerintah daerah.

“Kami orang Batak mengucapkan terimakasih atas perhatian Presiden Jokowi yang memprogramkan pengembangan destinasi Danau Toba,” ujar Menkopolhukam.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan dukungannya dengan terbangunnya infrastruktur bagi destinasi Danau Toba dengan menggunakan lahan Hutan Lindung.

“Di sekitar Danau Toba ada 44% lahan berstatus hutan lindung dan suaka alam. Ini memungkinkan untuk bisa dipakai dalam pengembangan destinasi Danau Toba,” ujar Siti.

Ia mengakui, terjadi pencemaran air dan lingkungan Danau Toba yang disebabkan ulah masyarakat dan pihak swasta. Dominan pencemaran dilakukan oleh peternak ikan keramba dan peternak hewan di sekitar Danau Toba.

Kondisi Danau Toba kian memprihatinkan dengan dijadikannya tempat pembuang limbah. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban dan penataan agar hasil dari terbangunnya destinasi Danau Toba dapat dirasakan.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi menyambut gembira dengan komitmen pemerintah pusat melalui lima kementerian dalam upaya pembangunan destinasi Danau Toba yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendukungnya.

Erry melaporkan, Danau Toba berada di 7 Kabupaten, yakni Humbahas, Tobasa, Karo, Taput, Samosir, Simalungun dan Dairi.

Perhatian pemerintah pusat harus didukung oleh daerah. “Pemerintah daerah harus melakukan action dalam melakukan penertiban kerambah-kerambah yang ada di lingkungan Danau Toba, sebagai komitmennya mendukung program pusat mewujudkan destinasi wisata Danau Toba,” minta Erry.

Erry memberi masukan kepada Pusat, adanya jalan alternatif yang lebih singkat menuju Danau Toba. Adalah Jalan Rawasering, yakni Tanjung Morawa, Dolok Seribu, Tongging yang hanya 94 kilometer sampai Danau Toba. Akses Jalan Rawasering diyakini bakal menjadi jalan alternatif yang lebih cepat aksenya menuju pinggiran Danau Toba.

“Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi Pusat dalam pembebasan lahan demi kepentingan negara khususnya banyak orang. Kita yakin masyarakat akan mendukungnya,” ujar Erry.

Usai melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, lima menteri bersama Plt Gubernur Sumut berkeliling ke objek destinasi Danau Toba dengan menumpangi dua helikopter.

Selanjutnya, Menteri Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi berkeliling menyaksikan fasilitas Institut Teknologi DEL sebelum akhirnya memberikan kuliag umum kepada kalangan pelajar. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *