Pakar Sosial: Pendirian Posko Kampung Kubur Bukanlah Solusi

MEDAN | Sejak era tahun 1970-an, Kampung Keling atau yang lebih dikenal dengan Kampung Kubur (saat ini), yang termasuk dalam kawasan Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah sudah menjadi ‘surga’ bagi para pemadat serta penjudi.

KEPALA BARESKRIMBukan itu saja, di lokasi yang terletak di inti kota dari ibukota Provinsi Sumatera Utara ini, tempat pelacuran pernah ada dan beroperasi menjaring pelanggannya.

Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Babura tersebut, kini tempat pelacuran itu sudah tak ada lagi.

Kendati demikian, narkotika yang dulunya hanya jenis ganja beredar di tempat yang tak jauh dari bekas Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) itu, sekarang berbagai jenis narkotika dengan mudah dapat diperoleh di kampung kubur tersebut.

Entah apa yang menjadi penyebab semakin maraknya peredaran narkoba di situ. Polisi dan Komando Rayon Militer (Koramil), sudah sering bahkan kerap melakukan razia untuk menghentikan peredaran narkoba di situ. Akan tetapi, hasilnya jauh dari apa yang diharapkan.

Terakhir, Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Medan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Mardiaz Kusin Dwihananto berujar akan mendirikan pos pengamanan serta menempatkan personilnya di lokasi kampung yang identik dengan narkoba dan perjudian tersebut selama 24 Jam yang tujuannya untuk pemberantasan judi dan narkoba.

Bukan itu saja, Pemerintah Kota (Pemko), Medan juga berencana merelokasi kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Kebijakan Polresta Medan tersebut mendapat tanggapan serius oleh pakar Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar.

Shohibul mengatakan, kampung kubur adalah institusi deviatif modern yang diciptakan untuk arena pembangkangan terhadap negara dan hukum untuk tujuan memperoleh uang.

“Banyak institusi deviatif seperti itu di Indonesia, dan kalau aparat mau jujur bercerita, ini adalah kegagalan internal mereka,” kata Shohibul, Minggu, (10/1/2016), menyikapinya.

Ketika ditanya soal tindakan aparat terkait pendirian posko penjagaan dan menempatkan sejumlah personil yang berjaga selama 24 Jam penuh di kampung kubur tersebut sejak (9/1/2016), Shohibul menyetujuinya.

“Saya setuju mereka dilakukan pendirian posko itu tapi bagaimana menghadapi mutasinya dalam arti tumbuhnya arena pengganti?” tanya Shohibul.

Alumni Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini menganggap apa yang dilakukan aparat bukanlah solusi sama sekali, melainkan hanya poles-poles kecil. “Jika mau serius, ayo pastikan dari mana datangnya narkoba dan siapa siapa yang mendatangkannya serta siapa yang dijadikan jaringan distribusi serta sasarannya,” tanya Shohibul.

Selagi pertanyaan itu belum terjawab dengan baik, sambungnya, maka pastilah seperti selama ini. “Kampanye jalan terus, razia jalan terus, begitu juga pemidanaan dan rehabilitasi jalan terus, akan tetapi sama sekali tidak ada yang berubah secara kuantitatif dan kualitatif,” katanya.

Kandidat Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya ini mengatakan, ada kegelian ketika membaca berita para tokoh dan ulama diundang ke sebuah tempat untuk memusnahkan barang bukti, setiap orang bertanya dalam hati, kapan ada keterbukaan data tentang berapa yang didapat dan berapa yang dimusnahkan.

“Geli juga hampir setiap hari membaca berita gembong dan jaringan kejahatan trans-nasional ini dikatakan ditangkap. Gembong itu apa? Apa penjual selinting ganja atau seujung rambut bubuk narkoba? ‘Kok gak ada habisnya?” tanya Shohibul seraya menambahkan, itu berarti tak ada kejujuran dalam berkomunikasi.

Shohibul Anshor Siregar mengajak untuk melakukan tes urine setiap hari terhadap semua aparat selama enam bulan tanpa henti dan kita saksikan berapa orang aparat yang harus dipecat karena terlibat tindak pidana narkotika hingga secara akal sehat tak akan mampu bertugas sesuai harapan konstitusi.

“Tapi percayalah, jika aparat bersih dan sungguh-sungguh, narkoba di Indonesia tuntas 100 persen dalam waktu enam bulan,” tandas Shohibul sembari mengatakan, itulah sebabnya janji Indonesia beberapa tahun lalu tentang Indonesia bebas narkoba tahun 2015 menjadi lawak-lawak. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *