HeadlineIndeksSosial

BKKBN dan Pemprov Sumut Perkuat Program KKBPK 2016

MEDAN | Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), H T Erry Nuradi bersama Kepala BKKBN RI, Dr Surya Chandra Surapaty menandatangani kesepakan bersama (MoU) tentang Penguatan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA BARESKRIMPenandatanganan MoU dilaksanakan pada Senin (18/1/2016), sekaligus serah terima jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provsu dari drg Widiwiono MKes kepada Drs Temazaro Zega MKes dan sosialisasi Pemetaan Kelembagaan dan Penyerahan Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) pengelola program KKBPK tahun 2016.

Kepala BKKBN RI Surya Chandara mengatakan, kesepakatan penting sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mensukseskan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provisi Sumut.

“Sebagai salah satu daerah penyangga utama program KKBPK, maka keberhasilan program di Sumut akan memberi daya ungkit yang besar terhadap kleberhasilan pelaksanaan program nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Erry Nuradi menyambut baik pelaksanaan penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen bersama untuk memberhasilkan pelaksanaan program KKBPK di Provisi Sumut.

Hal itu dalam upaya mengoptimalkan implementasi pembangunan KKBPK mendukung 9 prioritas pembangunan terutama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

MoU merupakan landasan untuk memberhasilkan program KKBPK, kebersamaan dengan mitra kerja secara intensif sehingga lebih menjangkauan masyarakat dan pemerataan pelayanan KB berkualitas dengan meningkatnya kualitas hidup manusia melalui keluarga.

Dikatakan Erry, progam KKBPK penting mendukung upaya mensejahterahkan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurutnya tidak akan berarti tanpa pembangunan kualitas manusia melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Kepala Perwakil BKKBN Temazaro Zega mengungkapkan, kendala masih lambatnya capaian persen cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) CPR. Kendati pertambahan jumlah peserta KB baru sangat besar rata-rata 6,8 juta/tahun, tetapi tidak mampu meningkatkan jumlah CPR (Contraceptive Prevalence Rate) atau Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi secara signifikan.

Hal ini disebabkan tingginya ketidakberlangsungan peserta ber-KB yang mencapai 27-1% dan masih dominannya peserta KB non MKJP (Metode KB Jangka Panjang) terutama suntik yang mencapai 53,8% dan pil 22%. Sampai saat ini penggunaan MKPJ masih rendah yang hanya mencapai 18,5% dari target 27,5%.

Pemetaan kelembagaan dan penyerahan P3D pengelola program KKBPK merupakan hal yang harus segera dilaksanakan guna menindaklanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 120/5935/SJ/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan beralih status petugas lapangan KB (PLKB/PKB) menjadi perangkat BKKBN pusat diharapkan dapat memperkuat pengelolaan program KKBPK mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button