BUMD di Indonesia Wajib Tunaikan Zakat

MEDAN | Orang awam di Indonesia tidak pernah tahu keberadaan sebuah UU yang dibuat pada masa pemerintahan Soekarno, tentang kewajiban imperatif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menunaikan zakat.

KEPALA BARESKRIM “UU No 5 tahun 1962 mengatur dan mewajibkan setiap BUMD di Indonesia menunaikan zakat,” ungkap akademisi sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dihadapan peserta dialog yang digagas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut), Kamis (18/2/2016), di Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWMSU), Jalan SM Raja, Medan.

Menurutnya, jangankan kepala daerah yang kini banyak berasal dari berbagai latar belakang yang beragam, aneh-aneh dan bahkan terkadang tak pernah terkait barang sedikit dengan apa pun kecuali hal-ihwal popularitas dan elektibilitas.

Bahkan, jajaran direksi dan pegawai senior BUMD pun mungkin banyak yang tidak tahu. Para legislator tingkat pusat maupun daerah pun banyak yang tidak tahu. Begitu pun para akademisi. “Padahal, UU inilah UU pertama yang diterbitkan tentang BUMD. UU yang mendasari pembentukan atau pendirian BUMD di seluruh Indonesia,” ujar Shohibul Anshor Siregar.

Perkataan Sekretaris Umum Majelis Pimpinan Pusat (MPP) Parsadaan Luat Pahae Indonesia (PLPI) tersebut terbukti dari pengakuan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgasurya, Tjahjo Purnomo.

Ia berkata, baru mengetahui UU ini. “Saya baru tahu UU ini ada. Namun, saya pun tidak melihat faktor resistensi untuk menunaikan zakat perusahaan sesuai ketentuan UU ini,” kata Tjahjo Purnomo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *