Tak Mampu Bayar Uang Seragam dan Buku | Siswi SMP Ini Pilih Stop Sekolah

MEDAN (bareskrim.com) | Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 tahun 2014 menegaskan bahwa pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan baik pendidik maupun tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik.

KEPALA BARESKRIMHal tersebut ditegaskan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (ORI – Sumut), usai melakukan klarifikasi terkait pungutan yang dilakukan pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Medan, Jalan Agenda / Ayahanda Medan, terhadap siswanya, Kairani Laia, (2/3/2016).

Dalam klarifikasi ORI Sumut tersebut, Abyadi Siregar yang didampingi asisten Dedy Irsan serta Ricky Hutahaean dan Edward Silaban ditemui oleh Pembantu Kepala Sekolah (PKS) Bidang Kesiswaan, E Simamora sangat menyayangkan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah plat merah itu yang mengakibatkan seorang sisiwi memilih tidak bersekolah lantaran tidak punya uang dan malu ditagih terus oleh pihak sekolah.

“Kita sangat menyayangkan peristiwa ini. Dan, kita akan menyelidiki kasus ini untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Kota Medan,” jelas Abyadi Siregar sembari menambahkan, pihaknya ingin seluruh instansi pemerintah menaati peraturan yang ada.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan pengecekan langsung ke rumah Kariani Laia di Jalan Abadi Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

Gadis belia anak pengemudi Becak Bermotor (Betor) yang merupakan siswi di SMP Negeri 19 ini memilih untuk tidak bersekolah lagi karena malu orang tuanya tidak mampu membayar seragam sekolah berikut uang buku senilai Rp 837 ribu yang dipungut pihak sekolah.

Sementara itu, pihak sekolah yang diwakili E Simamora tidak banyak berkomentar seputar hal itu. “Nanti saja, tunggu kepala sekolah, saya takut salah menjawab pertanyaan saudara-saudara,” ujar Simamora. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *