Gubernur Minta Dewan Perjuangkan Disabilitas Bisa Jadi PNS

MEDAN (bareskrim.com) | Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Ir H Tengku Erry Nuradi MSi meminta DPR RI memperjuangkan penyandang disabilitas, agar mendapat kesempatan menjadi Aparatur Pemerintahan Negara (APN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus.

KEPALA BARESKRIMHarapan tersebut disampaikan Tengku Erry Nuradi dalam acara penyerahan kaki pengganti (palsu) kepada penyandang disabilitas oleh Prananda Surya Paloh Foundation bekerjasama dengan Kick Andy Foundation di halaman kantor Prananda Surya Paloh Foundation, Jl Ahmad Dahlan Medan, Senin (21/3/2016).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Pembina Prananda Surya Paloh Foundation yang juga anggota DPR RI Prananda Surya Paloh, Ketua Kick Andy Foudation Ali Sadikin, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman, sejumlah kepala daerah, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto dan undangan lainnya.

Erry menitipkan pesan kepada Prananda Surya Paloh selaku anggota DPR RI, untuk memperjuangkan kepada Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Menpan) agar mengeluarkan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan menjadi APN atau PNS di daerah.

“Selama ini penerimaan PNS melalui jalur umum. Dengan adanya kebijakan jalur khusus, penyandang disabilitas dapat berperan seperti PNS lainnya. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemapuan dan keahlian,” ujar Erry.

Selain itu, Erry juga berharap, DPR RI memperjuangkan nasib para atlet berprestasi untuk mendapatkan kesempatan menjadi PNS melalui jalur khusus.

“Tidak semata-mata sebagai bentuk apresiasi atas prestasi olah raga yang dimikili para atlet, tetapi banyak para atlet yang mampu menjadi aparatur negara dibidangnya masing-masing,” tambah Erry.

Erry mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) di Sumut untuk menyediakan sarana dan prasana khusus bagi penyandang disabilitas, seperti jalur kursi roda dilingkungan perkantoran pemerintah, terutama instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti dinas kependudukan, dispenda dan kedinasan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *