Ngaku Masih Tertindas | Pendemo Minta Dewan Buat Perda Soal Buruh Perkebunan

MEDAN (bareskrim.com) | Para pekerja dan buruh perkebunan yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Sumatera Utara (APBD Sumut) berdemo ke DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan (28/7/2016).

KEPALA BARESKRIMKoordinator Aksi, Natal Sidabutar mengatakan, buruh perkebunan hingga saat ini masih mengalami penindasan. Sampai saat ini, belum ada UU perburuhan yang khusus mengatur mengenai buruh perkebunan.

Natal menegaskan, untuk itu pihaknya meminta kepada DPRD Sumut, agar segera membuat Perda mengenai Buruh Perkebunan, agar tidak terus mengalami penindasan oleh penguasa. “Akibat tidak ada UU Buruh Perkebunan, kami terus ditindas oleh pengusaha,” ucap Natal.

Selain itu, massa juga meminta agar PP No 78/2015 dihapuskan. “Hak-hak buruh terus dikebiri. Jika tuntutan ini juga tidak direspon oleh wakil rakyat terhormat, kami akan menurunkan massa yang akan lebih besar,” ujar Natal.

Menanggapi aksi unjukrasa tersebut, Anggota DPRD Sumut, Hanafiah Harahap mengatakan, akan menyampaikannya aspirasi massa APBD Sumut ke Komisi E DPRD Sumut. “Tuntutan rekan-rekan pekerja akan saya ditindaklanjuti ke Komisi terkait yang ada di DPRD Sumut,” cetus Hanafiah.

Hanafiah meminta kepada seluruh pengunjukrasa dari APBD Sumut untuk tidak menggunakan istilah buruh. Hanafiah menilai, lebih baik massa aksi menggunakan istilah Tenaga Kerja sesuai dengan UUD 1945.

“Dalam UU tersebut menyatakan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia berhak mendapat pekerjaan yang layak, bukan menjadi buruh di negara sendiri. Istilah buruh merupakan pemberian Kolonial Belanda, saat menjajah Indonesia selama 3,5 abad,” kata Hanafiah. (cw/ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *