Dukungan Pembatalan Komisioner KPID Sumut Terus Mengalir

MEDAN (bareskrim.com) | Proses seleksi calon komisioner KPID Sumut periode 2016-2019 dipastikan cacat hukum. Selain tidak mematuhi putusan PTUN dan PT TUN Medan, juga tidak transparan dan melecehkan Kemendagri.

KEPALA BARESKRIM“Kuat dugaan Komisi A DPRD Sumut sudah dibayar hingga memaksakan proses seleksi yang bertentangan dengan putusan hukum dan surat Kemendagri,” kata koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Penyiaran Indonesia (AMPPI) Rizky Hasibuan, dalam aksi demo di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, (30/5/2016).

Penetapan PTUN Medan tanggal 4 November 2015 yang tercatat dalam regsitrasi gugatan Nomor 37/G/2015/PTUN Medan, menetapkan penundaan usulan revisi Pansel KPID yang diterima Komisi A DPRD Sumut.

Mirisnya, penetapan ini tidak digubris. Merasa kebal hukum, Komisi A DPRD Sumut dengan arogansinya menunjuk Pansel KPID usulan Mutia Atiqah yang nyata cacat hukum.

“DPRD Sumut khususnya Komisi A memang kebal hukum. Terbukti menerima suap dari Gatot, mereka belum juga ditahan. Bahkan, ada dalam proses pidana lainnya, juga tidak ditahan,” sesal Rizky.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *