IMM Sumut: Rotasi SKPD Bisa Hambat Kemajuan Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur HT Erry Nuradi untuk lebih memprioritaskan pengisian jabatan Wakil Gubernur ketimbang secara tergesa-gesa merotasi SKPD.

KEPALA BARESKRIM“Lebih baiknya Gubernur fokus pada visi dan misi untuk mengejar target RPJMD,” kata Ketua DPD IMM Sumut Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Faisal Fariz dalam siaran persnya yang diterimaditerima, Minggu (12/6/2016).

Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum merotasi pejabat. Etika politik menjadi priotas seharusnya. Sesuai ketentuan yang berlaku, Gubernur harus lebih memperhatikan partai pengusung pada pilgubsu 2013 lalu.

“Jika memang hal ini (merotasi SKPD) mendesak, artinya ada kegagalan visi dan misi. Gubsu harusnya membicarakan ini kepada partai pengusung untuk mencari sosok pendampingnya hingga akhir periode,” bilang Faisal Fariz.

Satu hal yang mestinya menjadi pemikiran bagi Gubernur ialah bahwa kini semua orang pasti menduga, jika ada pergeseran oleh pejabat baru, motifnya hanya uang. Itu sudah rahasia umum.

Hal senada juga diungkapkan Hazlan Nuari Putra, Bidang Kader DPD IMM Sumut. “Gubernur harus segera mementukan wakilnya yang diprioritaskan dari kalangan muda, energik dan memiliki track record baik dalam perpolitikan dan pemerintahan, serta tidak tersandung kasus korupsi,” ucapnya.

Sehingga nantinya Gubernur dan wakilnya bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang good and clean governance.

Juga harus diingat, bahwa dampak wacana rotasi SKPD itu sangat destruktif. Tidak boleh ada tebar ancaman bagi setiap SKPD. Dengan menebar isu itu Gubernur sedang menebar ketidaknyamanan bekerja. Semua bisa acuh tak acuh.

Sisa masa pemerintahan termasuk singkat. Setiap rotasi memerlukan masa adaptasi bagi pejabat terkena rotasi. Padahal, mereka (SKPD) mestinya disiagakan menjalankan tugas untuk mencapai target visi dan misi serta RPJPMD.

Ketimbang menggonta-ganti pejabat, lebih bagus Gubernur bekerja serius untuk mengukir prestasi agar nanti ia punya bahan kampanye pada pilgub berikut.

Satu hal lagi, tidak ada kawan Gatot dan tidak ada kawan HT Erry. Loyalitas semua SKPD itu kepada kerja, bukan kepada orang-orang. Pejabat seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa dating dan pergi, tetapi PNS (SKPD) tetap loyal kepada pekerjaan, bukan menangisi pejabat yang pergi itu.

Jika ada alasan lain yang diajukan, yakni permasalahan tertentu sesuai evaluasi kinerja menurut BPK, mestinya dipahami bahwa semua masalah di Sumut itu bersifat sistemik.

Tidak ada yang bisa lolos, jika hukum tegak. Jadi jangan mendramatisasi keadaan. “Sumut saat ini sedang bermasalah besar, semuanya tak lepas dari masalah dan semua memiliki andil sesuai dengan porsi tanggungjawabnya,” cetusnya. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *