Dua Permintaan Ombudsman dalam Pembatalan Seleksi Komisioner KPID Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta DPRD menghentikan dan membatalkan seluruh proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, karena tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

KEPALA BARESKRIMHal itu disampaikan Ombudsman melalui Surat No SRT-0088/PW02/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Sumut, perihal Pembentukan Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Dalam surat tersebut, Ombudsman melayangkan dua permintaan. Pertama, meminta pimpinan dewan menghentikan dan membatalkan seluruh proses seleksi yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut, mulai dari proses pembentukan Tim Seleksi (Timsel) anggota KPID sampai dengan proses yang masih berlangsung saat ini.

Hal itu dikarenakan proses pembentukan Timsel tersebut tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, serta tidak melaksanakan putusan PTTUN No 09/B/2016/PT.TUN-MDN yang memutuskan, bahwa Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah tidak sah dan mewajibkan untuk mencabut keputusan tersebut. Sehingga surat usulan nama-nama calon anggota Timsel Anggota KPID Sumut diajukan oleh pihak yang berdasarkan Keputusan PTTUN bukan merupakan Ketua KPID Sumut.

Permintaan kedua, DPRD Sumut diminta melakukan proses seleksi ulang mulai dari pembentukan Timsel hingga proses rekrutmen sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *