Ini Bantahan Komisi A DPRD Sumut Terkait Seleksi KPID Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Ketua Komisi A, Sarma Hutajulu, membantah telah terjadi maladministrasi dalam tahapan seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut) periode 2016-2019 yang baru-baru ini hasilnya sudah diserahkan kepada Gubernur untuk dapat dilantik dan dicatatkan secara administratif.

KEPALA BARESKRIM“DPRD Provinsi Sumut telah mematuhi Peraturan KPID Nomor 01/P/KPI/07/2014 untuk melaksanakan tahapan seleksi,” jelas Sarma terkait seleksi KPID Sumut, dalam siaran persnya yang diterima, Kamis (23/6/2016).

Soal tuduhan bahwa Komisi A tidak mematuhi putusan PTUN Medan No.37/G/2015/PTUN.MDN yang putusannya antara lain menyatakan tidak sah dan mewajibkan tergugat, dalam hal ini Mutia Atiqah untuk mencabut Surat Keputusan penetapan Mutia sebagai Ketua KPID Sumut, mencabut Keputusan penyusunan pembidangan KPID Sumut tahun 2012-2015, dan mencabut Keputusan KPID Sumut Nomor 061/2988/KPID-SU/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Tim Seleksi KPID Sumut.

“Putusan tersebut tidak satupun membatalkan ketetapan DPRD Provinsi Sumut terkait seleksi KPID,” sambung Sarma seraya menyebutkab, DPRD Provinsi bukan tidak mematuhi putusan PTUN Medan tersebut, namun perlu dipahami bahwa isi Putusan PTUN Medan tersebut tidak ada yang membatalkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumut Nomor 21/KP/2015 tanggal 2 November 2015 terkait penetapan Tim Seleksi.

“Lagi pula Tim Seleksi yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Timsel yang dibentuk dan ditetapkan oleh DPRD Sumut, bukan atas usulan KPID Sumut,” ungkap Sarma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *