Ombudsman: KPK akan Dilibatkan dalam Persoalan Sari Rejo

MEDAN (bareskrim.com) | Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih menyatakan, pihaknya akan menelusuri indikasi maladministrasi dalam persoalan lahan di Sari Rejo yang melibatkan masyarakat dan TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo.

Klaim TNI AU atas lahan Sari Rejo dengan dalih sebagai aset negara sementara rakyat sudah dimenangkan oleh Mahkamah Agung atas 260 hektar lahan Sari Rejo menyebabkan Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak menerbitkan sertifikat atas lahan.

Hal ini mengindikasikan adanya maladministrasi oleh lembaga negara yang merupakan tugas pokok Ombudsman.

Namun, terhadap indikasi korupsi dalam hal ini dugaan pelepasan aset negara kepada pengembang (developer) akan diserahkan Ombudsman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuannya dengan warga Sari Rejo di kediaman Ketua Forum Masyarakat Sari – Rejo (Formas) Drs H Riwayat Pakpahan, Alamsyah mengatakan, pihaknya sudah sekali menyurati Panglima TNI terkait sengketa dengan warga di beberapa tempat seperti di Medan dan Semarang.

Surat kedua juga sudah dilayangkan dengan menyerahkan data. Semua data akan dibahas bersama BPN, terutama Panglima TNI. “Kita tunggu hasil pertemuan dengan Panglima, BPN, terutama Kementrian Keuangan karena daftar aset ada di mereka. Jadi jangan sampai diklaim mereka ini aset tapi di Kemenkeu tidak ada. Atau di Kemenkeu ada, cuma berupa fax data aset tapi tidak memiliki bukti sertifikat,” kata Alamsyah, di Sari Rejo, kemarin.

Alamsyah hadir didampingi Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar. Di Sari Rejo, mereka diterima puluhan warga perwakilan seluruh lingkungan di Sari Rejo.

“Kita juga mau lihat, beberapa (yang diklaim sebagai) aset jadi kegiatan pengembang. Tapi barangkali bukan Ombudsman yang tangani tapi KPK. Kita fokus pada persoalan administrasi,” katanya seraya menambahkan, kalau juga ngak punya sertifikat TNI, sementara rakyat sudah dimenangkan, harus ada kepastian hukum.

Ketua Formas Riwayat Pakpahan menyambut baik kehadiran Ombudsman di Sari Rejo. “Kalau menurut kami disini memang ada maladministrasi sehingga kami berlarut-larut diselesaikan. Bahwa 591,3 hektar itu 302 ha sdh bersertifikat, dan 260 ha itulah yang diduduki masyarakat dan ada dasar hukumnya. Ada Kep MA tahun 1995, warga sekarang ada 35.600 jiwa. Tujuan negara itu kan mensejahterakan rakyatnya. Kenapa kami tidak disertifikatkan sementara kepada para pengembang disertifikatkan,” kata Riwayat. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *