Praktek Pungli di Dunia Pendidikan Bakal Dilaporkan ke Presiden

MEDAN (bareskrim.com) | Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPW JPKP) Sumatera Utara (Sumut), Trie Yanto Sitepu SH menegaskan, pihaknya akan mengawal temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (ORI – Sumut) yang telah disampaikan dalam bentuk saran kepada instansi terkait.

logo bareskrim, logo bareskrimcom, logo online bareskrim, bareskrim“Jika tidak ada kejelasannya, ia akan melaporkan ke Presiden Republik Indonesia melalui Sekretaris Negara,” ucap Trie ketika dimintai tanggapannya soal belum adanya kejelasan tindaklanjut saran Ombudsman yang telah disampaikan kepada instansi terkait termasuk Walikota dan Kepolisian, kemarin.

Menurutnya, saran Ombudsman ini faktual. “Kita sudah mempelajarinya. Ini diatur oleh Undang – undang. Kita akan kawal saran ini agar segera ditindaklanjuti,” ungkap Trie.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung Ombudsman dalam pemberantasan praktek Pungli. Terlebih lagi Pungli di dunia pendidikan. “JPKP sangat mendukung Ombudsman dalam pemberantasan Pungli. Kita mau dunia pendidikan di Sumut ini, khususnya Kota Medan sesuai harapan. Jangan ada lagi pungli. Jangan ada lagi penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya itu,” tegasnya.

Ketika ditanya terkait adanya pihak – pihak yang menolak pemberantasan pungli di sekolah karena disinyalir sebagai pihak yang selama ini menikmati Pungli, dengan lugas Trie menjawab hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi Peraturan Presiden (Pepres) No 87 tahun 2016.

“Kita berharap Perpres No 87 tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik dan profesional. Terkait pihak – pihak yang menolak pemberantasan pungli di sekolah, saya menilai karena belum tersosialisasinya Perpres tersebut,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *