Bah!!! Gimana Mau Verifikasi Media | Website Dewan Pers Saja Belum ‘Matang’

MEDAN (bareskrim.com) | Akhirnya Dewan Pers membatalkan wacana pensertifikasian terhadap media-media di Indonesia, yang telah mencuat sebelumnya ke publik maupun media sosial.

logo bareskrim, logo bareskrimcom, logo online bareskrim, bareskrim“Pemberian sertifikat kepada 74 media yang rencananya dilakukan pada HPN (Hari Pers Nasional) 2017 tidak jadi dilakukan,” tegas Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Senin (6/2/2017).

Jelasnya, pemberian sertifikat yang direncanakan akan diserahkan pada 9 September 2017 pada Hari Pers Nasional (HPN), yang dibatalkan, begitu juga penerapan barcode terhadap media yang sudah mendapatkan sertifikat terverifikasi belum bisa dilakukan.

Ditegaskan Ahmad Djauhar yang juga Ketua Harian Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), pemberian sertifikat terverifikasi itu rencananya akan diikuti penerapan barcode oleh Dewan Pers. Namun, Ahmad Djauhar memastikan hal itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. “Itu (pemberian barcode) masih wacana, belum bisa diterapkan,” pungkasnya.

“Bahwa penerapan barcode secara teknis untuk media cetak hingga saat ini belum dibahas. Sedang untuk media online, website Dewan Pers justru belum siap. Banyak hal teknis yang perlu disiapkan secara matang dalam penerapan barcode ini,” tegas Ahmad Djauhar.

Untuk media cetak mau dipasang dimana sih? Halaman pertama? Apa tidak malah mengganggu penampilan? Untuk media online, apakah server Dewan Pers siap jika para pengakses media yang sudah terverifikasi langsung terhubung karena ingin memastikan kebenaran barcode itu?,” ujar Ahmad.

Meski demikian, kata Djauhar, bahwa program sertifikasi yang bersifat sukarela ini penting. Terutama untuk menata kehidupan pers di tanah air. Program yang digulirkan insan pers melalui Dewan Pers ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan pers yang bebas, bersih, kompeten dan bertanggung jawab.

“Program ini berawal adanya Piagam Palembang pada 2010 yang diteken sejumlah perusahaan media. Piagam ini mengamanatkan Dewan Pers melakukan sertifikasi perusahaan media,” ujarnya.

Pada dasarnya, program sertifikasi ini bersifat sukarela. Boleh ikut, boleh tidak. Program ini bertujuan agar pers bersih, bebas dan bertanggung jawab,” ungkap Ahmad Djauhar, seraya menambahkan program sertifikasi ini merupakan kelanjutan pengurus Dewan Pers sebelumnya.

Disisi lain, Wakil Ketua Dewan Pers ini memastikan hal ini bukan karena keinginan dari pemerintah. Namun, Ahmad Djauhar mengakui bahwa banyak masukan dari masyarakat tentang banyaknya media masa yang tidak menjalankan kaidah jurnalistik dengan baik dan bersih. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *