Polda Tetapkan Kadisdik Langkat dan Tiga Kepsek Tersangka Pungli Dana BOS

MEDAN (bareskrim.com) | Penyidik Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, akhirnya menetapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Salam Syahputra sebagai tersangka, bersama tiga orang kepala sekolah (Kepsek) terkait pemotongan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Putu Yudha saat
ditemui wartawan mengatakan, mereka telah menetapkan 4 orang tersangka, sementara 7 orang yang lainnya masih ditetapkan sebagai saksi dan belum diperbolehkan pulang.

“Tersangkanya ada 4 termasuk kepala dinas Salam Syahputra SPd MPd. Sedangkan yang lainnya masih diperiksa sebagai saksi,” ujarnya, Rabu (18/10/2017).

Lanjut dia, bahwa, selain Kadisdik Langkat, masing-masing yang ditetapkan tersangka, yakni Kepala SMPN 3 Tanjungpura, Sukarjo selaku Koordinator Wilayah Langkat Hilir, Kepala SMPN 3 Stabat Patini selaku Bendahara BK2SN dan Kepala SMPN 2 Gebang, Restu Balian selaku Koordinator Wilayah Teluk Baru.

“Jadi para kepala sekolah yang merangkap sebagai korwil ini yang
memungutinya (Dana BOS) atas perintah Kadisdik dan menyetorkannya ke Kadisdik Langkat,” terangnya.

Sedangkan untuk 7 orang saksi yang lainnya, Putu mengaku belum
memulangkannya, dikarenakan masih ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik.

“Untuk tujuh kepala sekolah lainnya kita tetapkan sebagai saksi, saat ini belum kita pulangkan, masih diperiksa sebagai saksi. Masih ada keterangan tambahan yang dibutuhkan,” ucap Putu.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Putu mengatakan para tersangka sudah tiga kali melakukan pungli (pungutan liar) dana BOS. “Yang ke empat kali baru mereka terkena OTT,” jelas Putu.

Sementara uang yang disita sebesar Rp 76.010.000, berikut daftar hadir dan buku setoran ke Kadis Pendidikan Langkat.

“Para tersangka dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf e Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”
pungkas Putu. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *